Status dan Parpol Jadi Pertimbangan

- Kamis, 17 Oktober 2019 | 10:45 WIB

TANJUNG REDEB – Nama Taupan Madjid terus muncul sebagai salah satu figur yang digadang-gadang ikut kontestasi Pilkada Berau 2020 mendatang. Pria yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, ini juga mendapat dorongan dari masyarakat agar ikut berkompetisi pada Pilkada Berau nanti.

Bahkan belakangan ini, beredar beberapa spanduk di Berau yang bertuliskan memohon agar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau itu kembali untuk mengabdi di Berau.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Taupan mengaku tidak tahu menahu soal spanduk tersebut. Bahkan, ia tidak pernah memberikan instruksi kepada masyarakat atau simpatisan untuk memasang spanduk itu. “Bisa jadi itu adalah aspirasi dari masyarakat, yang menginginkan saya mengabdi di Berau,” kata Taupan, Rabu (16/10).

“Ini juga bagian dari aspirasi relawan. Tentu saya berikan apresiasi,” sambungnya.

Terkait Pilkada Berau 2020 nanti, Taupan mengaku setiap dirinya berada di Berau, relawan dan simpatisan pun datang menemuinya dan meminta agar bersedia ikut berkompetisi. Tidak hanya itu, mereka membawa formulir dan meminta dirinya mendaftar dalam penjaringan calon bupati yang dilakukan beberapa partai politik.

“Sempat dibawakan formulir dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjungan), dan Partai Demokrat,” kata Taupan.

Tidak hanya itu, Taupan juga mengaku beberapa pengurus partai juga telah menemuinya. Seperti PDIP, Demokrat, Gerindra serta beberapa partai lainnya. “Untuk komunikasi politik dengan beberapa partai, sejauh ini memang belum ada. Tapi beberapa pengurus partai sudah ketemu untuk silaturahmi,” ucapnya.

Lebih lanjut diakuinya, sebagian simpatisannya menyarankan untuk maju melalui jalur independen. “Tapi itu tentunya juga bukan hal yang mudah,” katanya.

Dikatakannya, untuk ikut bertarung pada Pilkada 2020 nanti, ada beberapa hal yang masih jadi pertimbangannya. Yakni statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), dan partai yang akan mengusung dirinya.

Statusnya sebagai ASN, lanjutnya membuat dirinya belum bisa leluasa dalam melakukan komunikasi politik. Pasalnya, sebagai ASN ada aturan-aturan yang mengikat sehingga belum bisa masuk dalam ranah politik. Atas pertimbangan itu, ia mengaku tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan.

“Jika ingin ikut Pilkada, tentunya pertaruhannya adalah jabatan. Sehingga harus benar-benar matang perencanaannya,” ujarnya.

“Namun, jika dari hasil survei nantinya masyarakat menghendaki untuk dirinya maju Pilkada, dan jika ada partai yang siap mengusung, maka saya bersedia,” sambungnya.

Untuk saat ini, lanjut Taupan, dirinya akan melihat terlebih dahulu siapa kandidat yang akan bertarung di Pilkada 2020. “Bila ada peluang, maka saya siap turut serta berkompetisi,” lanjutnya.

Sehingga untuk lebih memantapkan niatnya, ia juga akan melihat hasil survei yang dilakukan relawan. Bila memungkinkan persentasenya, maka dirinya pun siap bertarung. Yang tak kalah penting, dirinya harus meminta restu keluarga besarnya.

“Untuk sekarang biar proses penjaringan dan komunikasi politik yang dilakukan oleh partai-partai mengalir. Karena saat ini saya juga belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” paparnya. (*/sgp/har)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X