JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan memberikan pelayanan dengan baik. Dia pun berjanji akan menyusun dua undang-undang (UU) baru, dan merevisi UU yang dianggap menghambat investasi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga akan memangkas hierarki birokrasi.
Janji dan komitmen Jokowi itu disampaikan dalam pelantikannya sebagai presiden periode kedua di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan kemarin (20/10). Jokowi menyampaikan lima agenda besar yang akan dia lakukan pada kepemimpinan keduanya lima tahun mendatang.
Pertama, dia akan membangun sumber daya manusia (SDM). “Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kami,” terang dia. Menurut dia, membangun SDM yang berkarakter pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Selain itu, pihaknya akan mengundang talenta-talenta global untuk menjalin kerja sama. Menurut dia, hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, tapi harus dengan cara-cara baru. Dalam mengembangkan SDM, kata dia, memerlukan endowment fund, dana abadi yang besar. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Selain pengembangan SDM, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Yaitu, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata. “Yang bisa mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” terang mantan wali kota Solo itu.
Tidak hanya itu, Jokowi akan memangkas regulasi yang menghambat. Regulasi harus disederhanakan, sehingga tidak menjadi penghambat. “Harus kita pangkas, kita potong,” ungkap dia. Menurut dia, pemerintah akan mengajak DPR untuk membuat dua UU besar. Yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ayah tiga anak itu menerangkan, dua UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. “Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM akan langsung direvisi,” tegas dia.
Program keempat adalah melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Prosedur dan birokrasi yang panjang harus dipangkas. Menurut dia, investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.
Jokowi menerangkan, eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV akan disederhanakan menjadi dua level. Selanjutnya akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.
Dia juga meminta kepada para menteri, para pejabat, dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. “Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas suami Iriana itu.
Selanjutnya program kelima adalah transformasi ekonomi. Menurut dia, harus dilakukan transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jokowi menyatakan, pada 2045, yaitu pada satu abad Indonesia merdeka, Indonesia akan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan, menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” papar dia.
Produk domestik bruto Indonesia mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Pihaknya sudah menghitung dan mengkalkulasi. Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan kerja yang produktif.
Sementara itu, pelantikan presiden dan wakil presiden kemarin berlangsung cukup meriah dan lancar. Jokowi bersama istrinya datang di gedung DPR sekitar pukul 14.47 WIB. Sekitar pukul 15.30 WIB, proses pelantikan dimulai. Rapat paripurna pelantikan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, mengawali acara itu dengan penyampaian pidato.
Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bergantian menyampaikan sumpah dan janji. Setelah itu, Ma'ruf dan Jusuf Kalla bertukar kursi, sebagai tanda pergantian posisi dan penyerahan jabatan wakil presiden. Jokowi dan Ma'ruf kemudian menandatangani berita acara pelantikan, diikuti pimpinan MPR.
