Tunggakan oleh PT Kertas Nusantara (KN) sudah mencuat cukup lama, bahkan sebelum adanya kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam melakukan penagihan.
Namun saat media ini hendak mengonfirmasi kembali hal tersebut ke Kepala Bapenda Sri Eka Takariyati yang baru dilantik pada Kamis (10/10) lalu, menyebut tunggakan pajak PT KN bukanlah urusan mereka.
Sementara Kepala Bidang Penagihan Bapenda Berau, Sri Wahyu juga menyebut kalau dirinya tidak mengetahui terkait persoalan itu. “Itu bukan wewenang kami mas, coba tanya ke kasi lain,” kata Sri Wahyu, ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/10).
Sementara mantan Kepala Bapenda Maulidiyah, memastikan urusan penagihan tunggakan pajak perusahaan menjadi kewenangan Bapenda. “Yang tangani itu di Bidang Penagihan Bapenda,” katanya saat dihubungi pada hari yang sama.
“Kok mereka enggak mau ngomong? Padahal kan itu sudah sempat diekspos juga dulu,” tambahnya.
Sementara bagi Ketua DPRD Berau Madri Pani, tunggakan pajak yang dilakukan perusahaan sangat merugikan.
Madri mengaku sudah sering mendengar adanya perusahaan-perusahaan penunggak pajak, khususnya PT KN yang menunggak sejak beberapa tahun silam. Upaya penagihan pun seharusnya menjadi konsentrasi Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Hal ini memang sangat memprihatinkan, karena masih ada perusahaan yang melakukan penunggakan,” katanya saat diwawancarai kemarin (27/10).
Penunggakan pajak, lanjut dia, berimbas pada tidak maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD). “Jika Bapeda tidak sanggup dalam melakukan penagihan seharusnya transparan saja. Harus ada tidak tegas dari pemerintah daerah agar PAD kita bisa mengalami peningkatan,” terangnya.
Sebab, jika PAD mengalami peningkatan, secara tidak langsung akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan PAD yang besar, pemerintah daerah bisa berkreasi melakukan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Jangan tunggakan pajak rakyat kecil selalu ditagih dengan cepat, sedangkan tunggakan pajak yang besar kurang dikejar. Bapenda harus lebih tegas, masa hanya berani menagih tunggakan yang kecil saja sedangkan yang kelas kakap dibiarkan saja,” pungkasnya. (*/aky/udi)
