TANJUNG REDEB – Keikutsertaan anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Berau dalam kegiatan pengembangan wawasan Kebangsaan, di Semarang, dianggap memberatkan peserta. Pasalnya, selain tidak diberikan uang saku, peserta juga harus menanggung biaya bagasi keberangkatan.
Wakil Ketua I PPI Berau, Alfian mengatakan, kendala ini sempat disampaikan kepada PPI Berau, Agustus lalu, bahwa dalam kegiatan ini, tidak ada uang saku untuk peserta yang berangkat.
“Tapi yang memberatkan adik-adik ini untuk keberangkatan dibebankan pembayaran bagasi juga,” ujarnya kepada Berau Post. Selain itu, dari hasil pertemuan para peserta mengeluhkan tiket sudah terlanjur dipesan, namun tak dikoordinasikan kepada mereka yang akan berangkat. “Jadi memang tanpa konfirmasi siapa yang berangkat dan siapa yang tidak,” tambahnya.
Informasi yang diterimanya, peserta yang akan mengikuti kegiatan itu pada dasarnya tetap akan berangkat meski tanpa uang saku dan dibebankan biaya bagasi.
“Yang kasihan peserta yang dari wilayah jauh, seperti Bidukbiduk, Batu Putih, Talisayan, dan Segah. Karena transportasinya ke Tanjung Redeb tidak ditanggung Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga),” katanya.
Sehingga bisa jadi tidak semua peserta bisa ikut kegiatan tersebut. Karena ada orangtua yang keberatan dibebankannya uang saku dan biaya bagasi sendiri. “Tapi di sisi lain mereka sangat ingin berpartisipasi kegiatan itu. Berbeda dengan sebelumnya, untuk uang saku, penginapan, dan biaya makan, itu semua dibantu,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Kepemudaan Dispora Berau, M Jumadil Akhir menjelaskan, kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan ini dianggarkan untuk keberangkatan 43 peserta. Yang terdiri dari anggota paskibra 33 orang, pelatih 6 orang dan pendamping 4 orang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan untuk biaya bagasi peserta, memang tidak dianggarkan. Hal ini pun telah disampaikan sebelumnya bahwa bagasi menggunakan biaya masing-masing. “Saya sampaikan selaku penanggung jawab, saya bisa tanggulangi untuk biaya bagasi berangkatnya. Tapi kalau untuk pulangnya, kami tidak sanggup,” jelasnya.
Disinggung mengenai uang saku yang sebelumnya ditanggung. Jumadil mengaku sebelumnya dianggarkan di APBD murni, sementara tahun ini dianggarkan di perubahan. Sehingga ada keterbatasan.
“Sebenarnya tidak ada anggarannya. Hanya kami upayakan untuk dibantu. Dari usulan kami Rp 450 juta, yang disetujui Rp 250 juta,” bebernya.
Karena anggaran yang terbatas, sehingga tidak ada uang saku. “Tiket sudah dipesan. Tapi ternyata mereka menuntut uang saku. Padahal sudah disampaikan jauh hari sebelum kegiatan,” bebernya.
Sementara untuk peserta yang berasal dari wilayah pesisir, tetapi terkendala biaya transportasi, Jumadil mengaku bisa membantu. “Kalau untuk satu dua orang saja, kami bisa bantu dengan dana pribadi. Tapi kalau banyak, jujur kami tidak sanggup,” katanya.
Ia menyayangkan jika ada peserta yang membatalkan Keberangkatan hanya karena biaya bagasi. Karena secara otomatis tiket yang sudah dipesan hangus. “Siapa yang mau mengganti, masa kami disalahkan sebagai pelaksana. Sementara mereka di awal siap untuk berangkat,” jelasnya.
Namun ia mengakui pihaknya tak berkoordinasi terlebih dahulu mengenai peserta yang yang akan diberangkatkan. Karena itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengumpulkan kembali peserta dan membahas kepastian keberangkatan tersebut. Jika tidak ada halangan, keberangkatannya pada 4 November mendatang.
“Saya akui kesalahan tidak koordinasi terlebih dahulu kepada mereka untuk keberangkatan ini. Karena saya berpikir ketika itu mereka sudah siap,” pungkasnya.
