Evaluasi Kegiatan yang Jadi Ranah Provinsi

- Minggu, 3 November 2019 | 10:34 WIB

TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, menggelar reses untuk menyerap aspirasi masyarakat Berau, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Tabur dan Teluk Bayur, di gedung olahraga Gunung Tabur, Sabtu (2/11) pagi.

Reses yang dibungkus dengan dialog bersama tokoh masyarakat, aparat kecamatan, kelurahan, kampung, hingga RT tersebut, terdapat banyak hal yang perlu menjadi evaluasi jajaran DPRD Kaltim. Khususnya mengenai pelaksanaan maupun rencana kegiatan yang menjadi ranah pemerintah provinsi Kaltim.

“Saya akan minta pihak provinsi tidak setengah hati melakukan pekerjaan di kabupaten/kota,” katanya kepada Berau Post usai reses.

Apalagi sebelumnya, Makmur sudah melakukan peninjauan kondisi ruas-ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Bumi Batiwakkal. Khususnya jalan menuju pesisir selatan Berau yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Saat itu, Makmur juga mengajak jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PU Kaltim Wilayah Utara. Dan Makmur juga telah meminta kepada Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, untuk menginventarisir kondisi jalan-jalan ruas provinsi yang akan diusulkan untuk mendapat perbaikan. Termasuk kegiatan pembangunan gedung yang bersumber dari APBD Kaltim, namun belum tuntas dikerjakan. “Seperti gedung pariwisata (di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb). Sayang, gedungnya sudah dibangun tiga lantai, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya,” katanya.

Makmur mengakui, pelaksanaan pembangunan di daerah dari provinsi, memang harus melalui beberapa tahapan. “Kami memahami tahapan-tahapannya. Tapi jangan juga sama sekali tidak diperhatikan. Contoh saja seperti pemeliharaan jalan, saya cek (anggaran pemeliharaan jalan) dengan UPTD, sangat minim sekali," paparnya.

Tapi, lanjut Makmur, justru bantuan keuangan (bankeu) dari provinsi ke Berau yang cukup banyak diturunkan. “Sementara yang menjadi pekerjaan utama PU provinsi, justru terabaikan,” terangnya.

Selain itu, terkait beberapa kewenangan pemerintah kabupaten yang ditarik ke provinsi sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Makmur juga berjanji akan mendorong Pemprov Kaltim agar memberikan perhatian lebih ke daerah. Terutama kewenangan di bidang pendidikan yang jadi tanggung jawab provinsi.

“Ditambah dengan pelaksanaan reses ini, kami ingin mendengarkan langsung dari masyarakat. Termasuk masalah kebutuhan dasar, seperti listrik yang saat ini kewenangannya juga ada di provinsi,” terangnya.

Termasuk mengenai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut mantan bupati Berau ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memberi perhatian. “Karena untuk membayar Rp 25 ribu (per bulan). Itu yang kami minta untuk dilihat kembali. apakah pemerintah di daerah bisa memberi bantuan kepada masyarakat kecil, misal dalam bentuk subsidi. Itulah perlunya ada sinergitas antara DPRD, bupati, wali kota, se-Kaltim, agar keluhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan ini bisa teratasi,” ungkapnya.

Dalam dialog saat reses kemarin, sebagian masyarakat Gunung Tabur sangat mengharapkan kelanjutan pembangunan turap di sepanjang Sungai Segah bisa dilanjutkan. Makmur pun sependapat dengan keinginan masyarakat tersebut.

“Kami akan dukung penuh,” katanya. Namun sebelumnya, dirinya ingin melihat perencanaan rencana kelanjutan pembangunan yang dilakukan Pemkab Berau.

“Kalau (turap) untuk di Sambaliung sudah ada anggarannya (dari pemprov Kaltim). Tapi yang Gunung Tabur belum ada. Insyaallah ini akan kami teruskan,” katanya.

“Terus terang, mengenai infrastruktur yang penting di masyarakat, kami akan dukung melalui bantuan keuangan,” pungkasnya. (*/oke/udi)

 

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X