Kali ini jadi periode pertama Safaruddin menjadi anggota DPR RI. Mewakili Kaltim. Setelah sebelumnya pensiun dari kepolisian dengan pangkat inspektur jenderal.
PRAM SOESANTO, Jakarta
TAK banyak pensiunan perwira tinggi polisi semujur Safaruddin. Menjelang habis masa jabatan sebagai Kapolda Kaltim, PDI Perjuangan (PDIP) meminangnya untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Kaltim 2018. Walau kalah, garis tangan membawanya sebagai ketua DPD PDIP Kaltim. Dan kini dia masuk Senayan sebagai anggota DPR. Lantas apa rencana Safaruddin bagi Kaltim? Berikut wawancaranya.
Apa program prioritas Anda sebagai anggota DPR RI?
Saya harus bisa berbuat sesuatu untuk meningkatkan pembangunan di Kaltim. Lebih jauh meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Pastinya kami akan kerja sama dengan seluruh kepala daerah dari bupati, wali kota, hingga gubernur.
Langkah konkretnya?
Partai (PDIP) menempatkan saya di Komisi Hukum (Komisi III), disesuaikan latar belakang dan kompetensi saya sebagai mantan polisi. Kalau saya minta komisi yang membawahi BUMN atau infrastruktur misalnya, nanti orang tanya motivasinya apa Pak Safaruddin masuk DPR. Saya sendiri nggak minta di situ. Minta di komisi yang sesuai kompetensi saya. Nanti orang curiga ada apa sih mantan polisi kok masuk BUMN.
Sebagai mantan pimpinan kepolisian tertinggi di Kaltim, potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat apa saja yang hingga kini bisa muncul?
Kaltim punya potensi radikalisme. Pernah terjadi ledakan bom molotov di Gereja Samarinda (bom Gereja Oikumene, 13 November 2016). Kita juga berbatasan dengan Filipina.
Daerah ini yang berbatasan dengan negara lain jadi tempat persinggahan. Kaltim dekat juga dengan Poso, Sulawesi Tengah. Narkoba juga rawan. Dulu waktu saya jadi Kapolda yang diwaspadai konflik antar-etnis. Sebab pernah terjadi di Tarakan dan Kubar.
Jadi yang harus diwaspadai daerah utara Kaltim?
Iya, tapi selama beberapa tahun terakhir (hingga selesai sebagai Kapolda) sudah lebih ini (reda). Tapi ‘kan potensi itu tetap ada, karena pernah terjadi, kerawanan itu tetap ada.
Punya program 100 hari kerja?
Begitu dilantik, program saya harus langsung turun ke masyarakat. Waktu reses, kunjungan dapil (daerah pemilihan), saya harus datang ke masyarakat melihat masalah apa yang sedang terjadi di masyarakat. Saya anggota DPR RI, saya juga ketua DPD PDIP Kaltim. Kalau saya reses pasti melibatkan anggota legislatif di daerah dan melibatkan struktur partai.
Saya akan usahakan bersinergi, artinya kami akan melihat nanti di situ apa sih permasalahan masyarakat. Jadi program seterusnya selama lima tahun menjadi anggota DPR RI. Meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Jadi saya harus lihat apa masalahnya di situ.
