MANAGED BY:
KAMIS
24 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PEMERINTAHAN

Rabu, 13 November 2019 12:02
Komitmen Wujudkan Good Governance
SOSIALISASI: Pemkab Berau menggelar Sosialisasi SPIP dan pelaksanaan penilaian risiko perangkat daerah sebagai perwujudan good governance.

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan penilaian risiko perangkat daerah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Sangalaki kantor bupati Berau, Senin (11/11). Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan OPD.

SPIP merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai PP No 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. SPIP juga memerlukan fondasi yang berbentuk sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Sekretaris Kabupaten Berau M Gazali saat membuka sosialisasi mengatakan, SPIP merupakan bagian dalam komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance, clean government, dan open government, dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Berau. “Melalui sosialisasi ini saya harapkan ada hasil yang dicapai, salah satunya adalah target untuk membentuk payung hukum berupa peraturan daerah sebagai regulasi turunan untuk penerapan SPIP ini,” jelasnya.

Gazali menyampaikan setelah dilaksanakannya sosialisasi pengelolaan risiko ini, diharapkan masing-masing OPD bisa melakukan identifikasi risiko di instansi masing-masing. Perencanaan pembangunan juga harus paham risiko. Jangan sampai penyelenggara pemerintah tidak mengerti pengelolaan risiko.

“Kita harus mengerti pengelolaan risiko. Pastikan kegiatan harus diidentifikasikan kebutuhannya. Secara detail harus punya database. Apapun itu biasakan perencanaan dimulai dengan database,” terang Gazali.

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 24 November 2020 22:09

Target Lolos PON 2024

TANJUNG REDEB - Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Olahraga Selam Seluruh…

Selasa, 24 November 2020 22:07

Pjs Bupati Serahkan Hadiah Lomba Hari Ikan

TANJUNG REDEB – Pada peringatan Hari Ikan Nasional ke-7 tahun…

Selasa, 24 November 2020 22:06

Dinkes Gelar Kursus Higiene Sanitasi Makanan

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Berau memberikan pelatihan…

Selasa, 24 November 2020 22:05

APBD 2021 Diprediksi Turun Rp 600 Miliar

TANJUNG REDEB – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten…

Minggu, 22 November 2020 19:52

Jalannya Bagus, Drainasenya Ngga Ada, Diusulkan Lagi Tahun Depan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus meningkatkan infrastruktur…

Minggu, 22 November 2020 19:51

Tekan Jumlah Pengangguran di Bumi Batiwakkal

TANJUNG REDEB – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau terus…

Minggu, 22 November 2020 19:51

Lakukan Perawatan hingga Perluas PJU

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Perhubungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers