TANJUNG REDEB - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDD) Kabupaten Berau, menggelar diskusi publik penyusunan dokumen peta risiko bencana di Kabupaten Berau, Selasa (12/11). Diskusi ini merupakan salah satu bentuk antisipasi dalam menghadapi bencana yang bisa saja terjadi. Hasil akhirnya akan dituangkan dalam bentuk peraturan bupati untuk dapat diimplementasikan secara penuh.
Diskusi dibuka oleh Bupati Berau, Muharram. Hadir dalam diskusi ini instansi terkait. Dalam kesempatan itu, Muharram menyampaikan agar ada pemahaman mengenai kondisi yang ada, serta langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi bencana. Melalui pembahasan tersebut, juga diharapkan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis untuk siap sedia dalam mengatasi bencana yang terjadi. Seperti pemberian pemahaman kepada masyarakat, serta sosialisasi dini dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.
Mengingat potensi bencana ini bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga perlu ada pemahaman sekaligus pemetaan mengenai risiko bencana yang ada.
Muharram menyampaikan dengan adanya peta bencana serta analisis bencana, memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk selalu waspada dan bersiap menghadapinya. Dengan adanya kesiapan itu, tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan nantinya jika bencana tersebut terjadi. "Kita pro aktif untuk mendukung. Dalam menyusun ini pun harus dijalankan secara real dan tepat. Sehingga kita fokus dalam menghadapi bencana itu sendiri," ujarnya.
Ia mengatakan saat ini belum ada peta bencana yang secara khusus memetakan mengenai potensi bencana yang bakal terjadi. Sehingga sering kali tidak ada kesiapan jika terjadinya bencana. Melalui peta yang akan disusun nantinya, tentu bakal memberikan kemudahan dan gambaran, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi bencana yang bakal terjadi. "Tanpa ada peta risiko bencana ini, kita ibaratnya hanya menunggu dan tidak ada kesiapsiagaan secara optimal. Kalau kita sudah tahu informasi ini, maka ada filter awal," tegasnya.
Kepada para peserta, diharapkan agar diskusi tersebut bisa dijalankan dengan maksimal. Sehingga hasilnya bisa dipetakan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. "Saya minta agar hasilnya bisa tepat dan nyata. Jangan sampai keliru membuat peta risiko bencana ini," pungkasnya. (hms5/udi)
