MANAGED BY:
JUMAT
13 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 14 November 2019 10:43
Tingkatkan Pengawasan Sistem Pengupahan
Peri Kombong

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menyambut baik rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2020 yang disepakati sebesar Rp 3,3 juta.

Menurutnya, kenaikan UMK tentu memberi angin segar bagi para pekerja di Bumi Batiwakkal. Untuk itu, pengawasan kepada perusahaan agar mematuhi ketetapan UMK dalam sistem pengupahannya, juga perlu ditingkatkan pemerintah.

“Bagi perusahaan, kami minta ikut menerapkan kenaikan UMK ini,” katanya kepada Berau Post, Rabu (13/11).

Lebih lanjut ia terangkan, bukan sekadar kepatuhan pada penerapan UMK, perusahaan juga harus memenuhi hak-hak kesejahteraan karyawan lainnya. Pasalnya, dari informasi yang diterimanya, masih ada perusahaan ‘nakal’ yang tidak memenuhi hak-hak karyawan. Sementara karyawan yang tidak dipenuhi haknya, juga ketakutan untuk melaporkannya ke pemerintah, karena khawatir akan mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini yang rencananya kami akan koordinasikan, bagaimana caranya menuntaskan persoalan-persoalan ini,” terangnya.

Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi ranah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim, disebutnya juga menjadi satu persoalan. “Makanya, dalam hal ini perlu dibentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan UMK dan masalah ketenagakerjaan lainnya,” terangnya.

Dikatakan, kenaikan UMK memang seperti buah simalakama. Karena di satu sisi sangat menguntungkan bagi pekerja, namun memberatkan dari sisi pengusaha.

“Artinya, pemerintah juga harus bijak. Jangan sampai yang satunya mati dan satunya hidup. Namun, selama itu sudah menjadi keputusan pemerintah, itu wajib dilaksanakan,” katanya.

“Karena kalau memberatkan pengusaha, bisa jadi ada kebijakan pengurangan tenaga kerja. Akhirnya, efeknya juga berimbas ke masyarakat juga. Di situ, pemerintah harus bijak menyikapi. Karena saat ini memang serba sulit, di satu sisi tuntutan biaya hidup semakin naik, sementara ekonomi merosot. Sektor-sektor yang akan diekspor harganya lesu. Jadi mungkin di sini bagaimana pemerintah bisa mencarikan solusi yang tepat,” pungkasnya. (*/oke/adv/udi)

 


BACA JUGA

Kamis, 12 Desember 2019 14:04

Proyek Rp 21 Miliar Dikejar Deadline

GUNUNG TABUR – Pembangunan turap di bantaran Sungai Segah di…

Rabu, 11 Desember 2019 14:54

Galakkan BBM untuk Kurangi Sampah Plastik

TANJUNG REDEB - Jaga kelestarian biota laut dan lingkungan wisata…

Rabu, 11 Desember 2019 14:53

Dishub Akan Maksimalkan Penarikan Retribusi Tahun Depan

TANJUNG REDEB- Tahun 2020 Dinas Perhubungan (Dishub) bertekad maksimalkan penarikan…

Rabu, 11 Desember 2019 14:52

Heboh Isu Penculikan Anak

TANJUNG REDEB- Kabar aksi penculikan anak membuat geger masyarakat Kabupaten…

Rabu, 11 Desember 2019 14:50

Siapkan RTH dan Programkan Kampung Teknologi

TELUK BAYUR- Manfaatkan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2020, Kampung…

Selasa, 10 Desember 2019 11:42

Hidupkan Budaya Gotong Royong

GUNUNG TABUR- Camat Gunung Tabur Anang, mengajak warga dan seluruh…

Selasa, 10 Desember 2019 11:40

Atasi Persoalan Air Bersih di Maratua, Ini yang Akan Dilakukan

MARATUA- Pendistribusian air bersih di dalam kota belum merata, terlebih…

Selasa, 10 Desember 2019 11:38

Raperda Perubahan Jadi Solusi

TANJUNG REDEB – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua…

Selasa, 10 Desember 2019 11:36

Kucurkan Rp 180 Juta

GUNUNG TABUR – Kelurahan Gunung Tabur telah memprogramkan semenisasi di…

Selasa, 10 Desember 2019 11:27

Langsung Ditantang Menulis Berita

TANJUNG REDEB – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Tanjung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.