SAMBALIUNG - Ancaman tertundanya kembali rencana pembangunan rumah sakit tahun ini, sangat disesalkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sambaliung, Hendra Gunawan. Apalagi jika tertundanya rencana pembangunan rumah sakit tersebut disebabkan masalah pembebasan lahan.
Ya, menurut tokoh pemuda Sambaliung tersebut, persoalan lahan sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika Pemkab Berau mendengarkan aspirasi masyarakat Sambaliung.
Menurutnya, rencana pembangunan rumah sakit tipe B tersebut, sangat layak di Sambaliung. Sebab, lahan untuk membangun rumah sakit sudah tersedia seluas 10 hektare di wilayah Bangun. Pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan lahan, karena masyarakat pemilik lahan bersedia menghibahkannya kepada pemerintah. Sehingga, pengadaan lahan yang selama ini menjadi masalah untuk membangun rumah sakit tidak akan terjadi jika dilaksanakan di Kecamatan Sambaliung.
“Selain lahan yang sudah tersedia, kami warga Sambaliung juga menuntut adanya pemerataan pembangunan. Di Teluk Bayur sudah direncanakan pembangunan stadion, Tanjung Redeb sudah banyak fasilitas yang dibangun pemerintah, di Sambaliung apa? Makanya sangat pantas jika rumah sakit dibangunnya di Sambaliung,” katanya kepada Berau Post.
Dia menilai, rencana pemerintah membangun rumah sakit di kawasan Inhutani maupun di kawasan Raja Alam, selalu terbentur masalah pembebasan lahan. Tapi mengapa ketika ada masyarakat yang ingin menghibahkan lahannya kepada pemerintah untuk pembangunan rumah sakit justru diabaikan. “Lahannya juga bukan semak belukar, tapi sudah siap dibangun. Berapa miliar yang bisa dihemat pemerintah. Tapi malah cari yang harus dibebaskan dulu?” tanyanya.
Terlepas dari itu semua, pembangunan rumah sakit baru memang sudah lama diidam-idamkan masyarakat. “Yang kami inginkan sebenarnya rumah sakit ini segera terbangun. Rumah sakit yang representatif. Tapi ini sudah bertahun-tahun, masih saja berkutat di masalah pembebasan lahan,” terangnya.
“Intinya, bagaimana rumah sakit itu bisa terbangun sesuai harapan masyarakat, jadi tidak ada lagi yang sampai menginap di lorong-lorong rumah sakit,” sambungnya.
Menurutnya, kekhawatiran terkait kondisi Jembatan Sambaliung yang menjadi satu-satunya akses darat yang menghubungkan Kecamatan Sambaling dan Tanjung Redeb, juga akan teratasi dengan sendirinya. Sebab, selain Pemkab Berau memang memiliki rencana membangun Jembatan Kelay III yang menghubungkan kawasan Singkuang-Limunjan, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK juga sudah menekankan kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, untuk memperhatikan kondisi jembatan.
Dikatakannya, saat Makmur melakukan tinjauan lapangan beberapa waktu lalu, mantan Bupati Berau tersebut menekankan kepada PU Kaltim untuk merawat jembatan. Terutama pada fondasi dan penyanggah jembatan, agar aman dilalui kendaraan.
“Artinya, kondisi jembatan ini sudah menjadi perhatian provinsi. Belum lagi kalau sudah terbangun Jembatan Kelay III, akses masyarakat dari Tanjung Redeb sampai ke Mantaritip akan lancar. Karena jalan segmen yang dibangun saat ini akan terhubung sampai ke Mantaritip,” ungkapnya.
Dari pandangan medis, Dokter Bastian menambahkan, pembangunan rumah sakit yang representatif sangat dibutuhkan saat ini. Sebab keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai sudah tidak representatif. Terutama dari sisi daya tampung pasien karena keterbatasan ruangan dan tempat tidur, akibat pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi peningkatan kapasitas rumah sakit.
“Kalau ada lahan 10 hektare untuk rumah sakit, itu sangat ideal. Karena membangun rumah sakit itu harus dipikirkan hingga 20 tahun ke depan. Rumah sakit bisa terus dikembangkan ketika jumlah penduduk terus bertambah,” katanya.
Bagaimana jika dibangun di Sambaliung? Ditanya demikian, mantan Kepala Puskesmas Teluk Bayur tersebut memang menyebut masalah jembatan tetap jadi pertimbangan. “Tapi kalau ada antisipasi, misal meningkatkan kapasitas jembatan atau membangun jembatan lain, saya kira oke-oke saja,” pungkasnya. (*/oke/har)
