TANJUNG REDEB - Masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terjadi di Kabupaten Berau jadi perhatian serius DPRD Berau. Menindak lanjuti keluhan dan keresahan masyarakat terkait masalah BBM ini, Komisi II DPRD Berau pun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Berau, Rabu (20/11) lalu.
Anggota Komisi II yang turun dalam sidak ini di antaranya Andi Amir Hamsyah, Sujarwo Arif Widodo, Husein Djufrie, Elita Herlina, M Yusuf, Falentinus Keo, dan H Rahmatullah. Sidak yang dipimpin Ketua DPRD Berau Madri Pani, menyasar enam SPBU yang berada di empat kecamatan. Dimulai dari SPBU Sambaliung di Kecamatan Sambaliung; SPBU H Isa III, SPBU Bujangga di Kecamatan Tanjung Redeb; SPBU Rinding Lama, SPBU Rinding Baru, di Kecamatan Teluk Bayur, serta SPBU Maluang di Kecamatan Gunung Tabur.
Usai menyasar semua SPBU di 4 kecamatan, Komisi II juga sidak di Jobber Berau yang berada di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur.
Sekretaris Komisi II Sujarwo Arif Widodo mengatakan, dari sidak ini, ditemukan persoalan tidak sinkronnya data antara pengelola SPBU dan data jobber selaku penyuplai BBM baik subsidi dan non-subsidi di semua SPBU.
Pihak Jobber mengaku menyuplai BBM subsidi ke semua SPBU masing-masing 10 kiloliter (KL) setiap hari. Jatah 10 KL per hari itu sesuai kiter yang ditentukan Pertamina. Namun, fakta di lapangan, data SPBU tidak sesuai dengan data Jobber. Rata-rata SPBU tidak menerima full jatah tersebut.
“Artinya kalau rata-rata 10 KL per hari, per bulannya ada 300 KL. Kita sudah meminta data di setiap SPBU, tapi faktanya, pihak SPBU mengakui jatah itu tidak masuk setiap hari. Ada yang kosong. Ini yang menyebabkan seringnya terjadi kekosongan stok di SPBU,” kata Sujarwo.
Sujarwo menyebutkan jika jobber tidak bisa komitmen sebagai perpanjangan tangan Pertamina. “Jober yang dipercaya pertamina untuk mengamankan stok BBM, harusnya sudah dihitung berapa stok aman, kemudian jika ada keterlambatan dengan estimasi sekian hari stok yang ada masih mampu melayani kebutuhan masyarakat Berau, kalau seperti ini artinya dia enggak mampu menjalankan tanggung jawabnya,” bebernya.
Komisi II pun akan menindak lanjuti sidak ini dan akan mengagendakan pertemuan dengan pihak Pertamina untuk mencari data valid. “Ini akan kita tindak lanjuti ke Pertamina. Biar Pertamina tahu kinerja Jobber di Berau,” kata Wakil Ketua Komisi II Andi Amir Hamsyah.
Bahkan kata dia, pihaknya akan mempertemukan pihak Jobber dengan semua pengelola SPBU di Kabupaten Berau. Sehingga nanti didapat data yang pasti. “Kalau kita minta keterangan terpisah, ini tidak ada ketemunya. Semua merasa betul. Jadi harus dipertemukan. Kalau sudah ketemu semua tidak ada lagi yang saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Menurut keterangan Ramlan, perwakilan Jobber Berau, pihaknya sanggup memenuhi kebutuhan SPBU yang ada berdasarkan stok. “Kalau subsidi kami memang ada jatah kepada SPBU 10 KL per hari. Itu bisa kita penuhi sepanjang stok ada. Kalau non-subsidi tidak ada batas,” jelasnya. (adv/har)
