SAMARINDA - Endro S Efendi kembali terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Kaltim). Dia terpilih secara aklamasi melalui Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kaltim 2019, di Samarinda, Sabtu (30/11).
Endro mengantongi 86 suara dari 118 suara, mengungguli 12 nama lainnya yang muncul saat proses penjaringan calon Ketua PWI Kaltim. Sesuai tata tertib (tatib), jika pada penjaringan mengantongi suara 50 persen plus satu, penetapan ketua tanpa harus melalui proses pemilihan.
Ditemui usai terpilih kembali menakhodai PWI Kaltim periode 2019-2024, Endro menuturkan akan segera menyusun struktur organisasi dan program kerja ke depan. Dia mengatakan, program PWI Kaltim tidak bisa lepas dari pelatihan dan pembinaan wartawan.
“Seperti yang disampaikan Ketua PWI Pusat, yakni kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang harus ditingkatkan,” ujar Endro.
Menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan terkait program pelatihan wartawan ke depan. Salah satu yakni pelatihan multimedia dan digitalisasi. Yang terjadi saat ini, menurutnya, banyak oknum wartawan online yang memindahkan konten cetak ke online. Tetapi belum paham bagaimana cara membuat tagline dan keyword.
“Karena itu dari PWI akan memberikan pemahaman dan juga pelatihan,” ujarnya.
Endro juga mengaku tetap fokus meningkatkan kompetensi wartawan, dengan melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW). Sebab, sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, seorang wartawan harus profesional. Wartawan profesional itu setelah mengikuti UKW.
“Profesi wartawan itu ukurannya punya kompeten. Ini merupakan amanah Undang-Undang Pers. Salah satu bukti profesional adalah mengikuti UKW,” jelas Endro.
Disinggung mengenai program kesejahteraan wartawan, Endro mengakui ada program perumahan wartawan. Perumahan yang dibeli di Samarinda menggunakan dana hibah tersebut memang diperuntukkan untuk anggota PWI Kaltim.
“Itu semuanya dapat. Tetapi persoalannya apakah teman-teman dari daerah, seperti Berau dan Balikpapan mau mengambilnya,” ucapnya.
Karena itu, PWI Kaltim mengarahkan untuk PWI kabupaten/kota mengajukan ke pemerintah daerah untuk membeli lahan untuk perumahan. Hal tersebut tentu bisa dibantu oleh PWI Kaltim. “Semua punya hak. Tetapi perumahan, bukan tanah. Dikhawatirkan tidak akan terbangun jika hanya lahan kosong,” katanya. (*/hmd/har)
