TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman sebut kondisi Jembatan Kelay kian memprihatinkan.
Untuk itu dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan pemantauan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.
"Memang jembatan itu merupakan kewenangan provinsi, tapi kita harap Pemerintah Daerah (Pemda) juga bisa ikut memantau lalu menyampaikannya ke provinsi,” ujarnya kepada Berau Post, Jumat (6/11).
Menurutnya perlu adanya pos penjagaan di areal jembatan, guna memastikan kendaraan yang melintas khususnya truk Crude Palm Oil (CPO) maupun truk pengangkut barang lainnya tidak melintas secara beriringan.
Terkait hal itu juga, pihaknya berencana menyampaikan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK yang memang berasal dari Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau.
“Kita akan minta setidaknya dapat mendorong bersama-bersama dalam upaya perbaikan jembatan Kelay tersebut. Sebab, ketika jembatan ini ambruk akan menghambat perekonomian di Berau. Karena jembatan itu satu-satunya akses darat yang digunakan masyarakat untuk ke Balikpapan begitu pula sebaliknya," jelasnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Berau memanggil perwakilan perusahaan sawit, yang memanfaatkan jembatan untuk mengangkut perlintasan truk CPO, mengingatkan ketika melintas di jembatan tersebut tidak secara bersamaan.
"Kami harap itu bisa betul-betul dapat diikuti oleh perusahaan yang bersangkutan," pungkasnya. (*/oke/adv/sam)
