TANJUNG REDEB – Proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang digelar Partai Golkar Berau, sedikit terusik. Beredar isu yang menyebut jika salah satu dari sembilan bakal calon yang mendaftar, telah mengantongi rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Isu yang beredar tersebut, juga sudah sampai ke telinga Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir. Namun Kadir yang dikonfirmasi media ini kemarin (8/12), langsung membantahnya. “Tidak ada (rekomendasi dari DPP). Bohong itu, hoaks,” katanya kepada Berau Post.
Dijelaskannya, tahap penjaringan bakal calon memang sudah digelar Golkar. Di wilayah Kaltim, ada 9 kabupaten/kota yang menggelar penjaringan. Namun tahapannya masih dalam proses pendaftaran. Bahkan sebagian besar bakal calon yang sudah mengambil formulir pendaftaran, belum mengembalikannya ke tim penjaringan daerah.
“Mekanismenya saja belum selesai, dan kami di Golkar baru selesai menggelar munas (musyawarah nasional). Makanya kalau ada kabar yang menyebut Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi, itu hoaks,” tegasnya.
Hal senada diutarakan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Berau, Edy Djumantara. Pria yang juga masuk dalam tim penjaringan bakal calon yang dibentuk DPD Golkar Berau itu menjelaskan, dalam proses penjaringan bakal calon, aturan mainnya sudah ditetapkan dalam petunjuk pelaksana (juklak) Partai Golkar.
“Ada mekanisme partai yang mengatur,” katanya.
Yang jelas, lanjut dia, Golkar akan memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan objektif, sebelum menentukan bakal calon yang diusulkan sebagai kandidat bupati dan wakil bupati. “Itu sesuai rekomendasi Munas X Partai Golkar mengenai tahapan penjaringan bakal calon di Pilkada 2020 nanti,” ujar Edy. (*/aky/har)
