Soal Pencemaran Sungai Segah, Pemerintah Harus Tegas

- Rabu, 8 Januari 2020 | 11:14 WIB
RAPAT GABUNGAN: DPRD Berau menggelar rapat gabungan mengenai pencemaran Sungai Segah, Selasa (7/1).
RAPAT GABUNGAN: DPRD Berau menggelar rapat gabungan mengenai pencemaran Sungai Segah, Selasa (7/1).

TANJUNG REDEB – Menyikapi perubahan kondisi air Sungai Segah, DPRD Berau menggelar rapat gabungan komisi, Selasa (7/1) kemarin. Rapat yang membahas soal dugaan pencemaran sungai ini juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan, dan PDAM Tirta Segah.

Wakil Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menegaskan, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat gabungan, perubahan kondisi air Sungai Segah ini bukan karena fenomena. Tetapi karena pencemaran yang diduga dari perkebunan kelapa sawit.

Dikatakannya, perubahan warna air dikarenakan jebolnya watergeat atau pintu air perkebunan kelapa sawit milik Kuala Lumpur Kepong (KLK) Group. Sehingga air dari perkebunan yang mengandung pupuk mengalir ke sungai dan menyebabkan ikan-ikan di keramba milik warga banyak yang mati.

Selain itu, dari beberapa penjelasan yang disampaikan pihak PDAM, disebutkan terjadi penurunan pH air. Sehingga pihak PDAM juga harus menambah bahan kimia untuk menormalkan pH air.

“Memang Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa air saat ini masih aman untuk dikonsumsi. Tapi kami juga terus mengingat untuk jangka panjangnya, air harus dikaji lagi. Karena ditakutkan ada bahan-bahan yang nantinya akan berdampak pada kesehatan masyarakat," terangnya, usai memimpin rapat gabungan, kemarin.

DPRD juga kata Sari –sapaan akrabnya- meminta kepada pemkab untuk merilis penyebab pencemaran Sungai Segah berdasarkan hasil uji laboratorium dan kajian-kajian yang ada. “Sehingga jelas hasil lab dan kajiannya. Kemudian lakukan pemanggilan manajemen perusahaan,” ujarnya.

“Jadi pemerintah juga harus tegas dengan aturan yang berlaku. Dan kalau ini sudah diingatkan dan tidak diindahkan, ada aturan yang dapat menjerat mereka (perusahaan),” sambungnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar kejadian ini tidak terulang kembali. “Makanya kami merekomendasikan kepada pemerintah supaya tegas. Sanksinya juga harus jelas. Supaya kejadian ini tidak terulang lagi,” paparnya.

Sari tak memungkiri bahwa investasi perkebunan kelapa sawit juga berpengaruh dengan penyerapan tenaga kerja. tetapi ia mengingatkan pihak perusahaan jangan hanya mengambil keuntungan saja, tapi dari industrinya harus ramah lingkungan.

Terpisah, Kepala DLHK Berau, Sujadi, mengatakan bahwa pihaknya akan mempublikasikan hasil uji laboratorium, baik yang mereka lakukan maupun hasil lab independen dari luar, hari ini (8/1). “Pada dasarnya kami tidak menutup-nutupi,” katanya.

Terkait tindakan sanksi, pihaknya juga melihat ada kepentingan yang lebih besar. Seperti jika melakukan penutupan perusahaan, yang harus dipikirkan bagaimana nanti karyawan yang jumlahnya sekitar 5.000 orang.

“Bagaimana nanti nasib mereka. Itu juga harus dipikirkan,” katanya. Menurutnya, persoalan ini hanya karena kelalaian yang kurang pengawasan.  (*/oke/har) 

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X