TANJUNG REDEB – Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Berau mulai mengalami penurunan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau mencatat, angka kematian ibu tahun 2019 hanya lima kasus, turun dari tahun 2018 sebanyak delapan kasus.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Berau, Lamlay Sarie, mengatakan indikator kinerja sasaran Dinkes Berau menargetkan pada 2019 ada sepuluh kasus. Ternyata angka kematian ibu di Berau lebih rendah dari target yang dicanangkan. “Targetkan kita memang harus bisa menekan angka serendah mungkin,” ujarnya, kemarin (23/1).
Lebih lanjut Lamlay menjelaskan, keberhasilan itu tidak terlepas dari program yang sudah dilakukan Dinkes Berau sepanjang 2019. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan kasus tersebut, kata dia, ketersediaan anggaran yang dikucurkan melalui dana alokasi khusus (DAK) untuk Jaminan Pelayanan Persalinan (Jampersal) bagi warga kurang mampu. Salah satunya di rumah tunggu kelahiran, secara gratis bisa dimanfaatkan bagi ibu-ibu yang berisiko tinggi persalinannya. Sebelum nantinya dirujuk ke rumah sakit terdekat.
“Sehingga diharapkan juga bagi ibu-ibu hamil yang aksesnya cukup jauh menjangkau rumah sakit di Tanjung Redeb agar bisa lebih awal datang ke rumah tunggu kelahiran yang sudah disiapkan, khususnya bagi warga yang kurang mampu,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jangan menunggu kontraksi baru meminta rujuk ke rumah sakit jika ada potensi berisiko tinggi terjadinya kematian. Di rumah tunggu kelahiran itu sudah ada jasa pelayanan secara gratis, dan didukung dana pendampingan. Sehingga diharapkan bagi ibu hamil bisa menunggu di rumah tunggu lebih awal untuk menghindari adanya kematian pada ibu melahirkan.
“Saat ibu mengalami perdarahan, tentu dibutuhkan transfusi darah. Dan itu bisa didapatkan hanya di rumah sakit, karena untuk hal satu ini pihak rumah sakit yang menangani. Sesuai peranan, bukan pihak Puskesmas yang menangani,” jelasnya.
Dinkes kata dia akan terus berupaya mengurangi angka kematian ibu di Berau, dengan memperkuat komitmen sinergi lintas sektor. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dengan monitoring dan evaluasi, lalu menguatkan kompetensi petugas. “Setiap program tetap akan dievaluasi. Karena terkadang saat di lapangan kondisinya berbeda dan perlu untuk dikembangkan,” pungkasnya. (mar/har)
