Mewujudkan kemandirian pangan, jadi tantangan besar bagi Bumi Batiwakkal. Apalagi saat kawasan ibu kota negara (IKN) selesai dibangun tahun 2024 nanti. Siap atau tidak, Kabupaten Berau akan menjadi salah satu daerah penyangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di ibu kota.
YUDHI PERDANA, Teluk Bayur
Sejak dilantik sebagai anggota dan Ketua DPRD Kaltim tahun lalu, Makmur HAPK memang sudah beberapa kali bersilaturahmi dengan masyarakat Berau, sekaligus meninjau kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pihak provinsi. Kemarin (12/2), legislator Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim– itu kembali mengunjungi Berau yang menjadi daerah pemilihannya bersama Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang. Bukan sekadar jalan-jalan, tapi kunjungan kali ini untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses), khususnya di Kabupaten Berau dan Kecamatan Muara Wahau, Kutim.
Reses Ketua DPRD Kaltim di masa persidangan I tahun 2020 tersebut, dimulai di Kecamatan Teluk Bayur, tepatnya di Kampung Labanan Jaya. Tempat pelaksanaan reses yang dipilih mantan bupati Berau tersebut juga tak lumrah. Karena bukan digelar di balai kampung atau kecamatan, maupun rumah tokoh masyarakat setempat. Tapi puluhan masyarakat dari berbagai kampung di Kecamatan Teluk Bayur, Sambaliung, Segah, Talisayan, dan kecamatan lainnya itu, kompak berkumpul di sebuah kandang sapi yang masih menunggu ditempati ‘penghuninya’.
Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Makmur HAPK juga tak sendiri. Selain didampingi sang istri Seri Marawiyah, Makmur juga turut menyertakan Kepala Dinas Peternakan Kaltim yang diwakili Kabid Pembibitan Budidaya, Gusti Made Jaya Adhi, Kepala Kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur, dan Labanan Makartai, serta Tumbit Dayak. Turut hadir pula anggota DPRD Berau Sri Kumalasari serta Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Makulla.
Sebagai pendahuluan, Makulla menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya petani Berau memang sangat membutuhkan pencerahan. Sebab, tantangan yang dihadapi petani sangat besar nantinya. Mulai dengan menyambut IKN, menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), hingga mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.
“Itu semua tantangan ke depan. Makanya para petani kita perlu pencerahan, agar seluruh petani, khususnya di Berau siap melaksanakan program-program penguatan petani yang dicanangkan pemerintah,” katanya di hadapan masyarakat dan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
Menurutnya, saat ini sangat dibutuhkan program pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani. “Itu (program peningkatan SDM petani, red) yang kami harapkan dari pemerintah. Jangan sampai ketika menghadapi MEA, petani kita hanya jadi penonton,” ungkapnya.
“Kita harus kembalikan (kejayaan) petani seperti dulu. Dengan memajukan pertanian di Kaltim, khususnya Berau,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kampung Labanan Jaya Rakhmad Kholis mengatakan, mayoritas masyarakat Labanan Jaya memang bekerja sebagai petani maupun peternak. Disebutkannya, sekitar 600 hektare lahan persawahan di kampungnya masih produktif menghasilkan padi. Namun dalam menghadapi persoalan ketahanan pangan tersebut, petani di wilayahnya kerap dihadapkan masalah sistem pengairan. Padahal, sejak beberapa tahun lalu dirinya sudah berkali-kali mengusulkan ke pemerintah daerah agar dibantu pengadaan pompa yang digunakan untuk menyedot dan menampung air di bendungan. Yang nantinya akan dialirkan ke sawah-sawah masyarakat saat kemarau tiba. “Makanya sekarang kami coba usulkan lagi,” katanya.
Selain itu, dirinya juga punya angan untuk menyulap bendungan air di wilayahnya menjadi salah satu objek wisata. “Wacana ini sebenarnya sejak tahun lalu. Cuma ketika kami sampaikan ke pemerintah, kami diminta menyusun Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Makanya, melalui momen tersebut dirinya kembali menyampaikan cita-citanya tersebut, membentuk objek wisata bendungan di Labanan Jaya. “Semoga bapak (Makmur HAPK) bisa membantu memperjuangkan realisasi wisata bendungan ini,” terangnya.
Selain itu, Rakhmat Kholis masih punya banyak usulan pembangunan dari berbagai bidang. Di bidang pendidikan misalnya, selain mengharapkan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Labanan Jaya diangkan menjadi pegawai tidak tetap, pihaknya juga punya mimpi bisa menghadirkan perguruan tinggi yang berlokasi di Labanan.
