TANJUNG REDEB – Gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 di lingkungan Pemkab Berau dimulai, dengan diawali di Kecamatan Tanjung Redeb yang berlangsung, Selasa (11/2) lalu.
Musrenbang dalam rangka memusyawarahkan dan merumuskan usulan pembangunan dari tingkat bawah ini dihadiri Bupati Berau, Muharram dan Wakil Bupati, Agus Tantomo beserta Sekretaris Kabupaten Berau, M Gazali.
Selain kepala daerah, musrenbang yang memusyawarahkan permasalahan di ibu kota Bumi Batiwakkal ini turut dihadiri Ketua DPRD, Madri Pani dan anggota DPRD dari daerah pemilihan I Tanjung Redeb. Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD). Serta lembaga terkait seperti badan usaha milik daerah, turut mengikuti musrenbang guna mendengarkan usulan prioritas masyarakat yang sebelumnya dirumuskan telah dirumuskan di musrenbang tingkat kelurahan.
Camat Tanjung Redeb, Syahrani, dalam laporannya menyampaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan musrenbang telah diawali di tingkat kelurahan. Enam kelurahan di Kota Tanjung Redeb telah menghimpun usulan dari para ketua rukun tetangga beserta stakeholder terkait dan tokoh masyarakat melalui musyawarah.
Hasilnya beberapa skala prioritas dirumuskan dan disampaikan melalui musrenbang kecamatan. Usulan telah dirumuskan dalam bidang fisik, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Masalah lingkungan seperti genangan banjir di beberapa wilayah saat hujan deras menjadi salah satu yang prioritas. Seperti yang masih terjadi di tiga kelurahan, Tanjung Redeb, Gunung Panjang dan Sei Bedungun.
“Selain itu juga ada usulan lanjutan peningkatan jalan pemukiman, seperti semenisasi gang, peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.
Bupati Berau Muharram, mengungkapkan, gelaran musrenbang kecamatan untuk merumuskan usulan yang disampaikan dari musrenbang kelurahan. Bupati dan jajarannya hadir sebagai bentuk jemput bola guna mendengarkan langsung usulan skala prioritas yang telah dirumuskan. Usulan prioritas tentu akan menjadi perhatian dan akan disinergikan dengan program di setiap OPD melalui perencanaan pembangunan.
“Artinya dalam pertemuan ini merangkum usulan dari kelurahan yang selanjutnya dimusyawarahkan dan ditindaklanjuti pembahasan hingga di tingkat kabupaten,” tandasnya. (hms3/sam)
