Bertemu dan menyapa masyarakat di Kecamatan Segah, jadi agenda terakhir kegiatan penyerapan aspirasi (reses) Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK di Berau dan Kutai Timur. Lalu, apa saja aspirasi masyarakat yang disampaikan pada pertemuan di Ruang Pertemuan Kantor Kampung Tepian Buah tersebut?
YUDHI PERDANA, Tanjung Redeb
Kecamatan Segah, merupakan salah satu kecamatan pedalaman yang ada di Bumi Batiwakkal. Memiliki 13 kampung, dengan Tepian Buah sebagai ibu kota kecamatannya. Namun dalam sejarah, baru pada Senin (17/2) kemarin, wilayah pedalaman tersebut dikunjungi seorang Ketua DPRD Provinsi Kaltim. Setidaknya, itulah yang diutarakan Kepala Kampung Tepian Buah Surya Emi, Kepala Adat Tepian Buah, Askila Lujuk, dan Camat Segah Eben Ezer Hutabarat, saat kegiatan reses Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
“Menurut saya, selama ini belum ada Ketua DPRD (Kaltim) yang melaksanakan reses ke pelosok-pelosok, terutama di Segah ini. Baru orang tua kita Pak Makmur yang melakukannya,” ujar Emi saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan reses kemarin.
Dalam reses yang dihadiri beberapa kepala kampung, camat, sekretaris camat, Ketua Adat Tepian Buah, guru-guru, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Segah tersebut, Emi menyebut kedatangan Makmur HAPK untuk menyerap aspirasi di wilayahnya, merupakan wujud kepedulian mantan Bupati Berau tersebut kepada masyarakat Segah dan Kaltim pada umumnya. “Ini satu kebanggaan bagi kami. Bapak baru saja menjabat, sudah mengunjungi kami. Kalau yang lain, ya pahamlah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga, Emi mengutarakan aspirasi masyarakat Tepian Buah, termasuk Segah. Terutama mengenai keinginan membangun balai adat yang sudah lama diusulkan ke pemerintah. Bahkan ujar dia, sejak April 2019 lalu, pihaknya sudah dijanjikan pemerintah mengenai pembangunannya. Bahkan sudah disampaikan besaran anggarannya. Bupati Berau pun, lanjut dia, juga sudah membubuhkan disposisinya dalam proposal pembangunan balai adat tersebut. Namun ketika ditindaklanjuti progresnya, anggarannya justru tidak ada. Tidak masuk dalam program bantuan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Berau. “Padahal kami sudah senang, orang-orang tua kami sudah bangga. Tapi akhirnya mereka semua kecewa,” ungkapnya.
Makanya, dirinya mengharapkan aspirasi pembangunan balai adat bisa mendapat bantuan dari Pemprov Kaltim. Sebab, Tepian Buah sudah dinobatkan sebagai kampung budaya yang akan menjadi tuan rumah pesta budaya tahun 2023 nanti.
“Selama dua tahun berturut-turut, anggaran desa kami pakai untuk penimbunan, karena lokasi balai adat ini tanahnya rawa. Makanya kami harapkan pembangunan fisiknya dari pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Adat Tepian Buah, Askila Lujuk, juga menganggap Makmur sebagai orang tua. Bahkan sudah dianggap sebagai sesepuh masyarakat suku Dayak. Sebab, ujar dia, Makmur memang sering menghadiri musyawarah besar adat Dayak yang digelar di Kecamatan Segah. “Makanya kami anggap beliau ini sesepuh, khususnya Dayak Kenyah,” katanya.
Sama seperti Emi, Askila juga menyebut pembangunan balai adat sangat mendesak. Bahkan, selain belum mendapat kucuran dana, upaya pembangunan secara swadaya yang ingin dilakukan masyarakat juga menemui kendala masalah pengangkutan ulin dari hutan. “Sebenarnya sudah ada (angkutan) perusahaan yang siap (membantu). Tapi mereka tidak berani karena yang diangkut ulin,” katanya.
Penggunaan ulin, lanjut dia, memang sangat vital bagi bangunan balai adat. Karena sebagai tiang utama balai. “Makanya, apakah kami bisa dibantu supaya bisa mendapatkan izin pengangkutan dari hutan ke desa,” ujarnya.
Askila mengaku, masyarakat adat di Segah memang memiliki kebiasaan membuka ladang dengan berpindah-pindah dengan cara membakar. Namun perpindahannya, disebut memiliki sirkulasi yang jelas. Paling lambat, katanya, dalam tujuh tahun sudah akan kembali menggarap ladang yang pertama dibuka.
“Makanya, karena sekarang membakar lahan dilarang, kami harap pembangunan areal persawahan dipercepat. Supaya kami tidak membuka-buka lahan lagi,” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Camat Segah Eben Ezer Hutabarat mengungkapkan, masyarakat Tepian Buah, Gunung Sari, dan Harapan Jaya memang sudah diarahkan untuk bertani di layan yang telah dicetak pemerintah. Tidak lagi berpindah-pindah. Sayang, lahan pertanian yang dicetak pemerintah, belum tuntas seluruhnya, seluas 2.100 hektare. “Kami mengharapkan itu bisa dituntaskan,” katanya.
