TANJUNG REDEB – Isu diskresi mewarnai rencana pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Kaltim, awal Maret nanti.
Melihat dinamika yang terjadi jelang Musda Golkar Kaltim, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung yang Sabtu (22/2) lalu menghadiri silaturahmi dan temu kader di markas DPD Golkar Berau, sempat memberikan arahan-arahan kepada kader dalam menatap agenda politik ke depan. Tujuannya hanya satu, untuk mengembalikan kejayaan Golkar sebagai pemenang pemilu 2024, seperti yang pernah dicapai pada tahun 2004 lalu.
Tapi, ujar Akbar Tandjung, sebelum merapatkan barisan guna memenangkan Golkar di tahun 2024, maka semua kader Golkar dari tingkat desa hingga pusat, harus punya tekad yang sama. Sama-sama mengembalikan kejayaan Golkar. Termasuk menjelang pelaksanaan Musda Golkar Kaltim awal bulan depan. Dikatakan Akbar Tandjung, diyakini akan melahirkan pemimpin partai berlambang Pohon Beringin itu, yang mampu mengemban amanah besar dalam mengembalikan kejayaan Golkar secara umum, dan Golkar Kaltim secara khusus.
Makanya, ujar Akbar, dukungan para pengurus DPD Golkar kabupaten/kota dan pemilik hak suara lainnya, seperti isyarat akan lahirnya calon pemimpin Golkar. “Kalau musda tingkat I (provinsi), maka kalau ada kader yang didukung DPD-DPD kabupaten/kota, maka itulah yang dianggap mampu mengembalikan kejayaan Golkar, khususnya makin membesarkan Golkar di Kaltim,” katanya saat diwawancara usai acara.
Ditanya mengenai isu diskresi yang terus berkembang jelang musda? Akbar memang tidak memberi penjelasan gamblang. Yang jelas menurut dia, jika ada kader Golkar tulen yang mendapat dukungan mayoritas pemilik hak suara, maka itulah yang pantas menjadi pemimpin Golkar Kaltim.
“Artinya proses demokrasi, transparan, harus jadi gambaran pelaksanaan musda nanti. Kalau itu berjalan dengan baik, saya yakin akan lahir pemimpin Golkar yang mampu membawa Golkar menjadi pemenang dalam agenda-agenda politik ke depan,” pungkas Akbar.
Terpisah, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir menjelaskan, persoalan diskresi sepenuhnya menjadi hak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. “Saya pikir, Pak Airlangga akan sangat selektif jika akan memberikan diskresi.
Secara teknis, Kadir menjelaskan bahwa kader Golkar yang ingin menjadi calon harus memenuhi beberapa syarat. Pertama calon adalah anggota Golkar terus-menerus lima tahun dan tidak pernah jadi anggota partai lain. Kedua, aktif menjadi pengurus selama satu periode penuh. Lalu ketiga sebagai kader sekurang-kurangnya lima tahun dan aktif di kegiatan partai. Keempat, calon tersebut harus berdomisili di Kaltim. Kelima, pernah mengikuti pendidikan kader yang diselenggarakan partai. Kemudian keenam, pendidikan minimal S-1.
Sementara untuk syarat pencalonan, bakal calon minimal didukung 30 persen suara. Golkar Kaltim sendiri memiliki 16 suara yang terdiri dari 10 DPD kabupaten/kota, 1 DPD provinsi, 1 DPP, 1 suara dari ormas pendiri, lalu 1 suara dari organisasi yang didirikan, 1 suara dari dewan pertimbangan, dan 1 suara dari organisasi sayap partai. Artinya, calon harus mendapat lima suara.
Dukungan itu pun akan diberikan tertulis saat musda yang kemudian diverifikasi. Namun, ada peluang seseorang meskipun tak memenuhi kriteria, bisa mencalonkan diri. Peluang itu menggunakan diskresi.
Sebelumnya, Makmur HAPK diprediksi makin lapang menuju pencalonan Ketua DPD Golkar Kaltim. Dalam musyawarah daerah (Musda) Golkar Kaltim yang direncanakan awal Maret nanti, Makmur diinformasikan sudah mengantongi dukungan dari delapan DPD Golkar tingkat II, sebagai pemilik hak suara.
Dari informasi yang dihimpun Berau Post, delapan DPD Golkar tingkat II tersebut adalah DPD Golkar Bontang, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat.
Makmur sendiri yang ditemui di kediamannya pada Kamis (13/2) lalu, mengaku siap dan tidak akan menolak jika para pengurus Golkar di daerah menginginkannya maju. “Sebagai petugas partai, jika diberi amanah memang harus siap,” katanya.
Makmur memang dikenal sangat berkomitmen untuk membesarkan Golkar. Sejak melepaskan status pegawai negeri sipil (PNS), Makmur diketahui sangat setia dengan Golkar. Makmur juga dikenal sangat santun dalam berpolitik.
