MANAGED BY:
MINGGU
31 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 26 Maret 2020 14:07
Ada Oknum Potong Kompas

Soal Surat Tugas untuk Bakal Calon dari Golkar

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Terbitnya surat tugas untuk salah satu bakal calon yang mengikuti penjaringan yang dibuka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau, diduga tanpa melalui proses penjaringan berjenjang di tim kabupaten dan provinsi.

Sebab menurut mantan Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir, pihaknya yang menerima berkas enam bakal calon yang diserahkan DPD Golkar Berau saat rapat pleno diperluas beberapa waktu lalu, belum melakukan pembahasan apapun apalagi melaksanakan pleno untuk menentukan rekomendasi dari provinsi yang akan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

“Di DPD provinsi, datanya (berkas enam bakal calon) masih kita simpan. Karena arahan dari Plt Ketua DPD Golkar Kaltim saat itu, masih menunggu pelaksanaan musda (musyawarah daerah). Sehingga belum kita plenokan,” katanya kepada Berau Post (25/3).

Dijelaskannya, sesuai arahan DPP Golkar, seluruh kabupaten/kota yang menggelar pilkada, memang diminta melakukan penjaringan bakal calon, salah satunya Berau.  Dari sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang akan menggelar pilkada, pihaknya baru sempat menerbitkan rekomendasi untuk empat kabupaten/kota. Yakni untuk DPD Golkar Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Sementara lima kabupaten lain termasuk Berau, belum sempat dibahas di tingkatan provinsi.

“Makanya kemarin dari DPP Golkar ada mengeluarkan surat penetapan sementara untuk empat daerah itu. Karena itu yang sudah ada rekomendasinya dari provinsi yang saya tanda tangani dengan Pak Muktaruddin (Plt Ketua DPD Golkar Kaltim) tanggal 12 Maret lalu,” jelas pria yang tak lagi menjabat Sekretaris DPD Golkar Kaltim usai Musda Golkar Kaltim di Samarinda, 15 Maret lalu.

Kadir menduga, jika di luar empat kabupaten/kota yang telah mendapat rekomendasi pengurus provinsi, namun bisa mendapat surat tugas dari DPP Golkar, maka ada oknum partai di daerah yang berinisiatif mengurusnya langsung ke DPP. “Kalau tidak melalui provinsi, berarti DPD yang bersangkutan mungkin potong kompas, langsung main ke Jakarta,” ungkapnya.

Apakah setelah pelaksanaan musda dan DPD Golkar Kaltim memiliki ketua baru tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk daerah lain? Ditanya demikian, Kadir memastikan hal itu tak mungkin bisa dilakukan. “Karena tim formatur belum menuntaskan tugasnya, jadi belum ada pleno. Formaturnya sendiri kan Pak Makmur dan Pak Ketua (Rudy Mas’ud),” jelas dia. “Berarti memang ada oknum yang bermain di Jakarta (DPP Golkar), memotong kebijakan provinsi,” sambungnya. 

PENJARINGAN FORMALITAS

Sementara itu, Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Berau Nasrul, menyebut proses penjaringan yang dibuka tim pilkada DPD Golkar Berau hanya sekadar formalitas. Sebab, tahapan penjaringan yang harusnya berjenjang belum selesai dilakukan, namun DPP Golkar sudah menerbitkan surat tugas kepada salah satu bakal calon.

Hal itu, ujar dia, sebenarnya sudah lama dikhawatirkannya. Sebab dirinya sudah pernah mendengar adanya informasi mengenai terbitnya rekomendasi DPP Golkar untuk salah satu bakal calon, saat proses penjaringan di Kabupaten Berau baru berproses. “Cuma saat itu kami belum bisa buktikan, makanya informasi yang sempat beredar itu kami anggap hoaks,” ungkapnya.

Dia menduga, memang ada oknum Golkar yang bermain di pusat dan sudah membawa nama bakal calon yang merupakan kader partai lain, untuk disandingkan dengan bakal calon dari Golkar. “Yang lebih kami sayangkan, kenapa kader Golkar hanya ditargetkan menjadi wakil bupati saja,” ungkapnya. Padahal, sesuai hasil rapat pleno diperluas, seluruh pemilik suara DPD Golkar Berau secara bulat memutuskan kader Golkar harus menjadi calon bupati dengan perolehan kursi yang cukup di DPRD Berau.

Di sisi lain, kisruh soal penjaringan bakal calon di Golkar Berau juga mendapat tanggapan dari salah satu bakal calon yang turut mendaftar di Golkar. Menurut peserta penjaringan bakal calon di Golkar tersebut yang menghubungi Berau Post tersebut, seharusnya DPD Golkar Berau tak perlu membuka penjaringan jika pengurus Golkar memang sudah ‘mengondisikan’ salah satu kadernya untuk diusung. “Maksudnya, kalau proses penjaringannya tidak dilakukan sesuai mekanisme yang ada di Golkar, untuk apa membuka penjaringan. Apalagi yang mendaftar itu membayar, ada biaya administrasinya,” ujar salah satu bakal calon tersebut.

BUKAN KEPUTUSAN PARTAI

Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Berau Hj Marida dan anggota Dewan Penasihat DPD Golkar Berau, H Kamrani Umar, mengaku tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun oleh pengurus DPD Golkar Berau. 

Padahal ujarnya, dalam kepengurusan Golkar, keduanya kerap mengingatkan pengurus untuk lebih sering menggelar rapat bersama, dengan melibatkan pihaknya dan organisasi sayap lainnya. “Tapi kami memang tidak pernah diikutsertakan dalam rapat-rapat, apalagi untuk mengambil Keputusan,” kata Hj Marida.

Makanya, dirinya mengaku tidak mengetahui bagaimana jalannya proses penjaringan yang dilakukan DPD Golkar Berau, hingga terbitnya surat tugas dari DPP Golkar untuk salah satu bakal calon. “Sebenarnya, apapun Keputusan partai, kami (Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat) tidak boleh ditinggalkan, karena kami ini kelengkapan organisasi,” ujarnya.

Makanya dia menyebut, Keputusan-keputusan yang diambil DPD Golkar Berau tersebut, dianggap sebagai keputusan oknum partai saja. “Karena apapun keputusan partai harusnya dimusyawarahkan dulu. Hasil musyawarah itulah yang menjadi keputusan partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, tudingan AMPG dan beberapa Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK) Partai Golkar yang mengatakan DPD Partai Golkar Berau tidak transparan, dibantah Ketua Tim Penjaringan DPD Golkar Berau, Ibrahim.

Menurutnya, proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan tim pilkada DPD Golkar Berau berjalan secara terbuka serta dapat diakses semua pihak, termasuk media di Kabupaten Berau. “Yang menjadi pertanyaan saya tidak transparannya di mana? Pada pengambilan dan pengembaliannya pun semua ada saksi, mulai dari pihak DPD Golkar hingga para relawan bakal calon,” ujar Ibrahim kepada Berau Post, Selasa (24/3).

Dijelaskan Ibrahim, hingga batas waktu pengambilan formulir pendaftaran, terdapat enam kandidat bakal calon yang mengembalikan dokumen pendaftaran. Yakni (sesuai urutan waktu pengembalian formulir pendaftaran) Syarifatul Syadiah, Gamalis, Seri Marawiah, Muharram, Taupan Madjid dan Agus Tantomo.

Lebih lanjut dikatakannya, semua dokumen pendaftaran enam orang bakal calon tersebut diserahkan kepada Ketua DPD Golkar Berau yang selanjutnya diteruskan ke Ketua Harian DPD Golkar Kaltim, Makmur HAPK dan Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Abdul Kadir.

“Penyerahan dokumen tersebut dilakukan pada saat rapat pleno diperluas 8 Februari lalu, di sekretariat DPD Golkar Berau. Jadi kami tidak transparannya di mana, semua dokumentasinya pun kami ada,” jelasnya.

Terkait rekomendasi dukungan masing-masing PTK untuk salah satu bakal calon, lanjutnya, diserahkan langsung oleh ketua dan sekretaris masing-masing PTK kepada Ketua Harian dan Sekretaris DPD Golkar Kaltim pada rapat pleno diperluas. “Semua dokumen pendaftarannya pun sudah kami berikan langsung kepada mereka,” beber Ibrahim.

Sementara mengenai kelanjutan proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di tingkat DPD Golkar Berau, sudah sepenuhnya menjadi kewenangan tim Pilkada DPD Golkar Kaltim. Sebab, tugas tim Pilkada DPD Golkar Berau sudah selesai pada saat seluruh dokumen pendaftaran enam bakal calon tersebut diserahkan ke DPD provinsi.

“Pada saat rapat pleno diperluas tersebut semua dokumen dari enam balon itu kami serahkan. Setelah itu sudah menjadi wewenang mereka (provinsi),” pungkas Ibrahim. (*/aky/har)


BACA JUGA

Sabtu, 30 Mei 2020 19:32

RDT Massal Masih Dibahas

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi mengatakan rencana…

Sabtu, 30 Mei 2020 19:31

Siapkan Aturan Wajib Gunakan Masker

PEMKAB Berau mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di…

Sabtu, 30 Mei 2020 19:30

Berau Menuju Tatanan Baru

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah mempersiapkan penerapan…

Sabtu, 30 Mei 2020 19:29

RDT Pemilik dan Karyawan Negatif

TANJUNG REDEB – Pesan berantai yang berisi imbau agar masyarakat…

Jumat, 29 Mei 2020 19:14

Insentif Tenaga Medis Covid-19 Masih Berproses

TANJUNG REDEB - Tenaga kesehatan (Nakes) menjadi garda terdepan dalam…

Jumat, 29 Mei 2020 19:11

Nabire Divonis 12 Tahun Penjara

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus penikaman istri siri hingga tewas,…

Jumat, 29 Mei 2020 19:10

Alat TCM Siap Dioperasikan

TANJUNG REDEB – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul…

Jumat, 29 Mei 2020 19:09

PCR Klinik Tirta Tunggu Izin

Alat Polymerase Chain Reaction (PCR) di Klinik Tirta Medical Center…

Kamis, 28 Mei 2020 15:23

cIngin Bentuk Taruna Tani agar Tak Memutus Regenerasi

Minat anak muda untuk menekuni dunia pertanian semakin kecil. Rata-rata…

Kamis, 28 Mei 2020 15:20

Hari Ini Sidang Tuntutan Perkara Prostitusi Online yang Melibatkan IRT

TANJUNG REDEB – Terdakwa Yeni Titian (YT), warga Sambaliung, akan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers