TANJUNG REDEB – Terbitnya surat tugas untuk salah satu bakal calon yang mengikuti penjaringan yang dibuka Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau, diduga tanpa melalui proses penjaringan berjenjang di tim kabupaten dan provinsi.
Sebab menurut mantan Sekretaris DPD Golkar Kaltim Abdul Kadir, pihaknya yang menerima berkas enam bakal calon yang diserahkan DPD Golkar Berau saat rapat pleno diperluas beberapa waktu lalu, belum melakukan pembahasan apapun apalagi melaksanakan pleno untuk menentukan rekomendasi dari provinsi yang akan dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Di DPD provinsi, datanya (berkas enam bakal calon) masih kita simpan. Karena arahan dari Plt Ketua DPD Golkar Kaltim saat itu, masih menunggu pelaksanaan musda (musyawarah daerah). Sehingga belum kita plenokan,” katanya kepada Berau Post (25/3).
Dijelaskannya, sesuai arahan DPP Golkar, seluruh kabupaten/kota yang menggelar pilkada, memang diminta melakukan penjaringan bakal calon, salah satunya Berau. Dari sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang akan menggelar pilkada, pihaknya baru sempat menerbitkan rekomendasi untuk empat kabupaten/kota. Yakni untuk DPD Golkar Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Sementara lima kabupaten lain termasuk Berau, belum sempat dibahas di tingkatan provinsi.
“Makanya kemarin dari DPP Golkar ada mengeluarkan surat penetapan sementara untuk empat daerah itu. Karena itu yang sudah ada rekomendasinya dari provinsi yang saya tanda tangani dengan Pak Muktaruddin (Plt Ketua DPD Golkar Kaltim) tanggal 12 Maret lalu,” jelas pria yang tak lagi menjabat Sekretaris DPD Golkar Kaltim usai Musda Golkar Kaltim di Samarinda, 15 Maret lalu.
Kadir menduga, jika di luar empat kabupaten/kota yang telah mendapat rekomendasi pengurus provinsi, namun bisa mendapat surat tugas dari DPP Golkar, maka ada oknum partai di daerah yang berinisiatif mengurusnya langsung ke DPP. “Kalau tidak melalui provinsi, berarti DPD yang bersangkutan mungkin potong kompas, langsung main ke Jakarta,” ungkapnya.
Apakah setelah pelaksanaan musda dan DPD Golkar Kaltim memiliki ketua baru tidak ada mengeluarkan rekomendasi untuk daerah lain? Ditanya demikian, Kadir memastikan hal itu tak mungkin bisa dilakukan. “Karena tim formatur belum menuntaskan tugasnya, jadi belum ada pleno. Formaturnya sendiri kan Pak Makmur dan Pak Ketua (Rudy Mas’ud),” jelas dia. “Berarti memang ada oknum yang bermain di Jakarta (DPP Golkar), memotong kebijakan provinsi,” sambungnya.
PENJARINGAN FORMALITAS
Sementara itu, Sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Berau Nasrul, menyebut proses penjaringan yang dibuka tim pilkada DPD Golkar Berau hanya sekadar formalitas. Sebab, tahapan penjaringan yang harusnya berjenjang belum selesai dilakukan, namun DPP Golkar sudah menerbitkan surat tugas kepada salah satu bakal calon.
Hal itu, ujar dia, sebenarnya sudah lama dikhawatirkannya. Sebab dirinya sudah pernah mendengar adanya informasi mengenai terbitnya rekomendasi DPP Golkar untuk salah satu bakal calon, saat proses penjaringan di Kabupaten Berau baru berproses. “Cuma saat itu kami belum bisa buktikan, makanya informasi yang sempat beredar itu kami anggap hoaks,” ungkapnya.
Dia menduga, memang ada oknum Golkar yang bermain di pusat dan sudah membawa nama bakal calon yang merupakan kader partai lain, untuk disandingkan dengan bakal calon dari Golkar. “Yang lebih kami sayangkan, kenapa kader Golkar hanya ditargetkan menjadi wakil bupati saja,” ungkapnya. Padahal, sesuai hasil rapat pleno diperluas, seluruh pemilik suara DPD Golkar Berau secara bulat memutuskan kader Golkar harus menjadi calon bupati dengan perolehan kursi yang cukup di DPRD Berau.
Di sisi lain, kisruh soal penjaringan bakal calon di Golkar Berau juga mendapat tanggapan dari salah satu bakal calon yang turut mendaftar di Golkar. Menurut peserta penjaringan bakal calon di Golkar tersebut yang menghubungi Berau Post tersebut, seharusnya DPD Golkar Berau tak perlu membuka penjaringan jika pengurus Golkar memang sudah ‘mengondisikan’ salah satu kadernya untuk diusung. “Maksudnya, kalau proses penjaringannya tidak dilakukan sesuai mekanisme yang ada di Golkar, untuk apa membuka penjaringan. Apalagi yang mendaftar itu membayar, ada biaya administrasinya,” ujar salah satu bakal calon tersebut.
BUKAN KEPUTUSAN PARTAI
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Berau Hj Marida dan anggota Dewan Penasihat DPD Golkar Berau, H Kamrani Umar, mengaku tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun oleh pengurus DPD Golkar Berau.
