BUPATI Berau Muharram sudah memutuskan untuk menutup sementara seluruh akses masuk ke Bumi Batiwakkal, per 1 hingga 14 April nanti. Baik akses darat, laut, dan udara, sesuai edaran Nomor 551/207/DISHUB-BRU/2020 tertanggal 28 Maret 2020.
Kebijakan tersebut turut diapresiasi Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau Al Hamid. Menurutnya, kebijakan tersebut tepat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ke Bumi Batiwakkal. Sebab Berau sudah dikepung daerah-daerah yang memiliki kasus positif corona, seperti Kabupaten Kutai Timur dan Bulungan di Kaltara.
Tapi di sisi lain, ujar Al Hamid, pemerintah juga harus memikirkan dampak ekonomi dari kebijakan penutupan akses tersebut. Disebutnya, walau penutupan akses tidak secara total, karena kendaraan pengangkut barang dan bahan pangan tetap bisa masuk ke Berau, namun rutinitas masyarakat juga banyak yang dihentikan sementara, karena dianggap memicu berkumpulnya banyak orang. “Seperti pedagang-pedagang kecil di tepian dan tempat lainnya. Padahal sebagian besar dari mereka, memang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup,” katanya kepada Berau Post kemarin (29/3).
Untuk itu, ujar dia, pemerintah sudah harus memikirkan bagaimana para pedagang tersebut, termasuk warga miskin yang diimbau untuk beraktivitas di rumah, bisa terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Setidaknya hingga masa pandemi Covid-19 ini berlalu. “Paling tidak bisa disiapkan paket sembako untuk mereka,” sarannya.
Menurutnya, jika Pemkab Berau memang tidak memiliki anggaran untuk membantu masyarakat selama masa pendemi Covid-19, setidaknya bisa mengajak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Bumi Batiwakkal, untuk menyediakan bantuan untuk masyarakat. “Dari perusahaan ada dana CSR (corporate social responsibility). Sementara bisa diarahkan untuk penyediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang memang terdata di Dinas Sosial,” ungkapnya.
Sebab jika tidak diantisipasi sejak dini, bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat. Karena ujar Hamid, jika masyarakat tak memiliki pendapatan dan kehabisan stok bahan pangan, sangat berpotensi menimbulkan tindak kriminalitas. “Itulah makanya kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Terutama untuk masyarakat yang kurang mampu ini, bisa terjamin kebutuhannya selama masalah corona ini,” pungkas dia. (*/aky/udi)
