TANJUNG REDEB – DPRD Provinsi Kaltim menyampaikan beberapa masukan kepada Gubernur Kaltim Isran Noor, terkait penanganan wabah Covid-19. Masukan itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, melalui surat resmi.
Makmur mengatakan, beberapa masukan disampaikan berdasarkan hasil monitoring pihaknya di sejumlah daerah di Kaltim. Beberapa poin yang menjadi fokus utama pihaknya, seperti perlu sinergitas dan koordinasi lintas daerah mengenai perbatasan yang difasilitasi Pemprov Kaltim, terkait aktivitas keluar masuk masyarakat di masing-masing wilayah. Selain itu, perlu penegasan dari pemprov dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperketat SOP seluruh karyawan yang menjalani cuti dan pasca-cuti agar selaras antara satu daerah dengan daerah lain di Kaltim.
Lebih lanjut, Makmur menyebutkan Pemprov Kaltim juga harus segera mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 ini. “Khususnya sosialisasi status Kaltim terkait Covid-19 kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing,” jelas Makmur, Selasa (31/3).
“Termasuk anjuran pemerintah menjadi perhatian kita dalam menghadapi covid-19 ini. Yang paling utama jaga jarak, tidak banyak beraktivitas dan berkomunikasi di luar, tidak banyak bersentuhan, cuci tangan, terapkan hidup sehat di rumah tangga, meningkatkan stamina. Harapannya masing-masing masyarakat mampu menjaga diri,” beber Makmur.
Yang terpenting lagi, lanjut Makmur, pihaknya mendorong kebijakan program pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19 ini. Terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan kelompok usaha yang terdampak atas status physical distancing ini.
“Bisa berupa tambahan penghasilan atau bantuan modal usaha. Perlu juga dipikirkan bagaimana membangkitkan semangat masyarakat kita. Terutama pelaku UMKM. Saya kira ini juga sangat penting jadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Pemkab Berau. Tinggal bagaimana mendesainya, silakan saja,” jelas mantan Bupati Berau dua periode ini.
“Saya rasa harus melihat aspek kehidupan ekonomi, harus mampu membangkitkan dengan dana yang ada. Kalau mau jujur, kita masih ada dana,” lanjutnya.
Makmur menegaskan, DPRD Kaltim akan melihat program pemprov yang tidak terlalu menyentuh masyarakat. Tentu dengan menyepakati bagaimana program itu dialihkan untuk menopang UMKM dan lainnya yang terdampak wabah ini.
“Kepada pemprov maupun kabupaten/kota mari lebih mencermati anggaran yang berjalan. Yang tidak berjalan bisa distop saja. Lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.
“Saya minta perhatian kita kepada UMKM, khususnya Berau, umumnya Kaltim,”sambungnya.
Selain itu, untuk penanganan dampak Covid-19, menurutnya perlu penggalangan dana untuk sembako murah atau gratis bagi masyarakat tidak mampu. Tak kalah penting, melakukan pergeseran anggaran perjalanan dinas sebagai alternatif penanganan dampak Covid-19. Termasuk alokasi lainnya seperti dana infrastruktur.
“Tapi untuk anggaran infrastruktur perlu ditelaah lebih dalam. Mengingat salah satu yang menggerakkan ekonomi Kaltim adalah proyek-proyek infrastruktur,” jelas Makmur.
Apalagi adanya wacana penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini, tentu anggarannya bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ia menilai langkah tersebut sudah tepat diambil pemerintah. “Pesta demokrasi ini saya kira sudah tepat jika ditunda dulu. Saya sepakat. Dalam keadaan seperti ini mari kita introspeksi diri untuk kepentingan masyarakat,” bebernya.
Termasuk isolasi wilayah, Makmur mengaku sangat setuju. Karena jangan sampai pemda terlambat mengambil langkah antisipasi.
