MANAGED BY:
RABU
27 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 06 April 2020 18:24
Kadin dan Asosiasi Pedagang Menolak

Rencana Pemilik Kapal Menaikkan Tarif Peti Kemas

TUAI PRO DAN KONTRA: Kapal pengangkut peti kemas saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu. Rencananya pemilik kapal akan menaikkan biaya jasa pengiriman peti kemas, namun mendapat penolakan dari Kadin dan Asosiasi Pedagang Sembako Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Penggunaan jasa pengiriman barang menggunakan peti kemas, mengalami kenaikan harga. Kondisi itu sedikit mengusik pengurus Asosiasi Pedagang Sembako Berau.

Dikatakan Pengawas Forum Pedagang Sembako Berau Chandra, kenaikan biaya tambang kapal atau freight, bisa memicu kenaikan harga barang di Bumi Batiwakkal, khususnya kebutuhan pokok. Sementara, perekonomian masyarakat disebutnya, tengah dalam situasi sulit di tengah panemi Covid-19.

Chandra menyebutkan, kenaikan biaya pengiriman barang menggunakan kontainer atau peti kemas, mengalami kenaikan sejak akhir Maret lalu. Saat dirinya melakukan pengiriman barang dari Surabaya ke Berau menggunakan kontainer. Jika sebelumnya biaya pengiriman Rp 12,5 juta per kontainer, kini menjadi Rp 14 juta per kontainer. Itu belum termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) Rp 800 ribu yang ditanggung pengguna jasa. “Jadi ada kenaikan Rp 1,5 juta,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/4) lalu.

Chandra yang juga pemilik minimarket Top Jaya tersebut menyebut, pihaknya sebenarnya bukanlah yang akan terkena imbas dari kenaikan tarif tersebut. Karena pihaknya sebagai pedagang sembako, bisa melakukan penyesuaian harga barang yang dijual ke masyarakat. “Cuma kami kan tidak mau seperti itu, konsumen yang dikorbankan,” katanya.

Untuk itu dirinya berharap, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) atau pemilik kapal yang digunakan pihaknya untuk mengirimkan barang, bisa meninjau kembali kebijakan menaikkan tarif tersebut.

Kenaikan tarif tersebut juga menjadi sorotan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau Fitrial Noor. Pria yang akrab disapa Pipit tersebut mengatakan, pihaknya akan terus menyampaikan penolakan jika mekanisme kenaikan tarif tersebut tetap dijalankan, karena dinilai tidak sesuai aturan.

Aturan yang dimaksudnya adalah, pihak PT SPIL sebagai pemilik kapal, harusnya lebih dulu menggelar pertemuan dengan pengguna jasa dan penyedia jasa di pelabuhan, seperti Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) dan lainnya, untuk menyampaikan kepada pemilik kapal adanya rencana kenaikan uang tambang kapal atau freight. Ketika ada kesepakatan, baru tarifnya dinaikkan sesuai kesepakatan tersebut.

“Jangan tiba-tiba langsung mengumumkan kenaikan harga. Itu sudah tidak benar. Kalau dinaikkan sepihak malah bisa dituntut karena melanggar aturan. Karena mekanismenya ada diatur oleh undang-undang,” ujarnya, kemarin (5/4).

Memang ujar Pipit, untuk kenaikan freight tidak ada dalam aturan. Tetapi berbeda hal pada pihak Penyedia Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT), di mana ada aturan yang menaunginya. PJPT yang bermitra dengan pemilik kapal, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, sesuai Pasal 175 PP Nomor 20 Tahun 2010 diatur bahwa tarif jasa terkait angkutan di perairan ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

“Jadi harusnya mereka yang tadi mau menaikkan harga kontainer itu, harus ketemu dulu sama pengguna jasa seperti TKBM, PBM, ALFI, GPEI, dan lainnya, untuk membicarakan kesepakatan harga tersebut,” terangnya.

“Jadi saya tidak menyalahkan shipping-nya, tetapi PJPT dalam hal ini harusnya melakukan sosialisasi dulu kepada para pengguna jasanya atau mitranya. Setelah cocok, mereka terima, baru bisa dilaksanakan. Nah sekarang persoalannya tiba-tiba ada keluar pengumuman kenaikan tarif. Itu yang kami tolak keras, jadi jangan salah pemahaman, bukan saya menolak kapal. Tetapi mekanismenya yang belum sesuai aturan,” sambungnya. 

Diakuinya, keberadaan perusahaan tersebut secara tidak langsung memang memberi kontribusi pada pembangunan di Berau, tapi juga mendapatkan keuntungan.

Yang lebih memprihatinkan lagi, saat ini Berau tengah berstatus siaga darurat Covid-19. Sehingga menurut Pipit, sangat tidak tepat ditetapkannya kenaikan karena perekonomian saat ini dinilainya mengalami penurunan, karena banyak orang yang bisa bekerja dan sebagainya.

“Ketika kemudian ini diterapkan sekarang, dampaknya pasti luar biasa. Barang-barang akan naik, apa tidak semakin membunuh warga Berau dengan adanya kenaikan itu?” katanya.

Pihaknya pun meminta mekanisme terkait kenaikan tarif peti kemas itu dijalankan sesuai aturan.

“Sementara ini memang belum diterapkan kenaikan tersebut, rencananya minggu depan. Tapi rencana awalnya memang 31 Maret lalu mau diterapkan,” bebernya.

“Kami meminta kepada PJPT yang beroperasi di Berau untuk menyampaikan kepada pemilik kapal, agar menunda rencana kenaikan freight, karena momentumnya sangat tidak tepat. Di saat ekonomi warga sedang menurun akibat adanya wabah Covid-19, kenaikan uang tambang akan berdampak besar. Semua harga-harga akan naik dan itu sama saja menambah beban masyarakat Berau,” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Cabang PT SIPL Berau Erven Kin Raga, membenarkan adanya kenaikan tarif pengiriman barang menggunakan kontainer. Namun dirinya tidak bisa memberikan penjelasan rinci, sebab kenaikan tarif tersebut merupakan keputusan dari kantor pusat PT SPIL di Surabaya. “Tarif itu dari pusat. Kami di kantor cabang ini hanya menjalankan saja,” singkatnya melalui sambungan telepon kemarin (5/4). (mar/udi) 

 

Jangan Sampai Picu Inflasi

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Berau Wiyati, turut menanggapi rencana kenaikan biaya tambang kapal atau freight. Menurutnya, pihaknya akan mengundang semua pihak terkait untuk duduk bersama, membahas rencana kenaikan tersebut.

Dalam hal ini ujar dia, pemerintah ingin menjaga menjaga ketersediaan dan kestabilan harga barang, agar tidak terjadi inflasi. Sementara untuk acuan harga barang dan bahan pangan, pihaknya mengacu pada aturan dari Kementrian Perdagangan yang berlaku secara nasional.

Disebutnya, setiap barang yang dijual memiliki ketetapan harga eceran tertinggi (HET).

“Karena kami juga harus memperhatikan pengusaha, namun di sisi lain tidak terlalu memberatkan masyarakat juga dengan pedoman HET Kementrian Perdagangan,” katanya.

Dijelaskan, dalam dunia usaha dan hukum ekonomi, saat barang terjadi kelangkaan namun sangat dibutuhkan masyarakat, maka harga barang tersebut akan mengalami kenaikan. “Itulah (kenaikan harga) yang perlu diperoleh kesepakatan. Insyaallah kami akan koordinasikan dengan Asisten II yang membidangi dan Bagian Ekonomi untuk segera rapat tentang hal ini,” katanya.

Sebetulnya sambung dia, informasi tentang kenaikan bea pengiriman lewat kontainer tersebut sudah terbit sebelum masa pandemi Covid-19, namun belum diberlakukan saat itu. Karena memang direncanakan akan berlaku awal April ini.

“Yang harus dipikirkan, kalau kapal tidak bisa mengangkut kebutuhan sembako dan bahan pokok penting, malah semakin berdampak terhadap permasalahan kelangkaan barang,” katanya.  

“Jadi memang perlu segera dicarikan solusi. Ini bukan tanggung jawab dinas sendiri, tetapi sudah menyangkut kebijakan dan kewenangan kepala daerah. Untuk itu juga perlu memang ada hitungan kenaikan harga sebelum dan sesudah ini, jangan sampai juga menguntungkan sepihak saja nantinya,” pungkasnya. (mar/udi)

Dia sependapat untuk tidak memberlakukan dulu kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, lebih baik menunggu covid-19 ini berakhir. Karena daya beli masyarakat saat ini menurun dan berdampak terhadap pendapatan pedagang juga sudah pasti menurun. “Ini masalah Nasional dan bahkan dunia, cuman kalau semua pihak peduli dengan kondisi ini tentu semua berjalan lancar, Khususnya yang di Berau,” tutupnya. (mar)

 

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Mei 2020 09:38

Salat Id di Rumah Saja

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau telah mengambil keputusan untuk…

Sabtu, 23 Mei 2020 09:30

Pintu Masuk Berau Tetap Dijaga

BUPATI Berau Muharram menegaskan, jelang Hari Raya Idulfitri penjagaan di…

Sabtu, 23 Mei 2020 09:29

Meski Waswas, Pasar Tetap Dikunjungi

TANJUNG REDEB – Meski pandemi Covid-19 belum berakhir, namun masyarakat…

Jumat, 22 Mei 2020 11:29

Mau Lebaran Bandara Kalimarau Sepi Penumpang, Sepekan hanya Tiga Penerbangan

TANJUNG REDEB – Sejak diberlakukan pembatasan penumpang, aktivitas penerbangan di…

Jumat, 22 Mei 2020 11:24

BLT Tahap II Akhirnya Disalurkan

TANJUNG REDEB – Bantuan langsung tunai (BLT) tahap dua senilai…

Kamis, 21 Mei 2020 23:34

Mantan Kakam Divonis 2,6 Tahun

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus penerbitan izin kawasan hutan, Bajuri,…

Kamis, 21 Mei 2020 16:25

Ringankan Beban Petani, Bantu Bibit dan Pemasaran

Kabupaten Berau memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dengan luasan…

Kamis, 21 Mei 2020 16:21

Kucurkan Rp 34 Miliar untuk BLT Tahap Dua

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau akan segera menyalurkan…

Kamis, 21 Mei 2020 16:15

Syukuran HUT Ke-8 Berau Post

TAK ada penyambutan tamu. Tak ada perayaan. Hanya ungkapan rasa…

Rabu, 20 Mei 2020 00:22

Objek Wisata di Berau Masih Ditutup, Lebaran Tetap di Rumah Saja

TANJUNG REDEB – Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat libur Lebaran, sejumlah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers