MANAGED BY:
KAMIS
21 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Jumat, 17 April 2020 13:28
Sebagian Dana Desa untuk BLT
Rizky Meizal Saputra

SEBAGAI salah satu daerah terdampak Covid-19, setidaknya 18.260 keluarga di Kabupaten Berau bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah.

Bantuan tersebut merupakan buah dari kebijakan baru pemerintah RI, yang mengalihkan Rp 22,4 triliun atau 31 persen dari total Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun berbentuk bantuan lain bagi masyarakat. Kebijakan ini dituangkan dalam peraturan menteri.

Seperti kita ketahui bersama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), baru saja mengeluarkan Permendes Nomor 6 tahun 2020 sebagai perubahan atas Permendes Nomor 11 tahun 2009 tentang Perubahan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Isinya, desa diperkenankan mengalokasikan Dana Desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Maksud dari Permendes tersebut, tentang mekanisme dan besar bantuan yang diberikan. Dalam Permendes tersebut, desa yang memiliki Dana Desa kurang dari Rp 800 juta, dapat mengalokasikan maksimal 25 persen anggarannya. Sementara desa dengan Dana Desa Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar, maksimal bisa mengalokasikan 30 persen anggarannya untuk BLT dan bantuan bentuk lainnya. Sedangkan desa dengan Dana Desa lebih dari Rp 1,2 miliar, dapat mengalokasikan maksimal 35 persen untuk BLT tersebut.

Untuk ketentuan besar bantuan, setiap keluarga mendapat Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Totalnya Rp 1,8 juta. Bantuan diberikan mulai bulan April ini.

Khusus di Kabupaten Berau, besaran Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Berau sekitar Rp 1 miliar per tahun, bahkan ada yang lebih. Artinya, setiap kampung bisa mengalokasikan 30 persen atau Rp 300 juta dari Dana Desanya untuk bantuan ini.

Jika dibagi menurut besaran bantuan, setiap kampung dapat memberikan bantuan untuk 166 keluarga. Di Kabupaten Berau ada 100 kampung sehingga paling tidak ada 16.600 keluarga yang bisa mendapat bantuan ini.

Kini, tinggal aparat pemerintahan kampung tanggap dengan perubahan kebijakan tersebut. Dan segera menginisiasi perubahan atas rancangan anggaran yang telah ada untuk dialihkan ke bantuan sesuai ketentuan. Sebab seluruh masyarakat turut merasakan dampak dari pandemi ini. (*/udi)

*) Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Biatan (IKMKB) Kota Samarinda


BACA JUGA

Senin, 23 Agustus 2021 11:32
Oleh: Dr. Leila Mona Ganiem

Tanggung Jawab Sosial Pemuda Indonesia

‘Pemuda hari ini, Pemimpin masa depan’ Kalimat ini benar, tetapi…

Jumat, 20 Agustus 2021 19:58

Konter Naratif Media Sosial dan Bela Negara

SELAMA pandemi Covid-19 menyebar dan menghancurkan seluruh aspek hidup masyarakat…

Rabu, 18 Agustus 2021 11:28

Konter Naratif Media Sosial dan Bela Negara

Selama pandemi Covid-19 menyebar dan menghancurkan seluruh aspek hidup masyarakat…

Sabtu, 26 Juni 2021 20:12

Jalan Terjal Makmur HAPK

SUDAH hampir dua pekan imajinasi dan nurani publik Kaltim khususnya…

Selasa, 25 Mei 2021 20:17

Sinergi Wujudkan DJPb HAnDAL

SERING sekali kita mendengar kata “sinergi” dalam aktivitas sehari-hari, saat…

Selasa, 30 Maret 2021 20:01

Kartu Kredit Pemerintah: Antara Harapan dan Tantangan

“Jika kamu ingin dunia berubah, jadilah perubahan itu sendiri.” (Mahatma…

Minggu, 28 Maret 2021 20:05

Etika Komunikasi

PENENTU kebijakan adalah, dia yang memiliki kuasa atas apa yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers