TANJUNG REDEB – Kebijakan pemerintah untuk membuka kembali akses penerbangan walau dengan protokoler kesehatan ketat, membuat Ketua Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Berau, dr Jusram, waswas.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang. Sebab saat ini, Corona sudah mewabah hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Berau yang sudah punya 32 pasien positif Covid-19.
Dikatakan, pemerintah di daerah bersama tim medis saat ini tengah berjuang memutus mata rantai virus Corona di masyarakat. Tapi jika pemerintah membuka kembali jalur penerbangan, bukan tidak mungkin akan menambahkan panjang mata rantai penyebaran virus Corona, khususnya di Bumi Batiwakkal.
"Kami berharap pemerintah tetap mempertimbangkan hal ini (khususnya di Berau). Berilah kesempatan buat kami dari tenaga kesehatan untuk bekerja, melacak, dan menuntaskan mata rantai wabah ini dalam lingkungan daerah (Berau)," ujarnya kepada Berau Post.
Namun jika pemerintah tetap membuka penerbangan komersial seperti sebelumnya, dirinya berharap pemerintah bisa lebih selektif dalam mengizinkan penumpang yang bepergian. Salah satunya dengan memberikan syarat penumpang harus memeriksakan kesehatan diri sebelum melakukan perjalanan. "Semoga bisa tetap sesuai dengan persyaratan yang disebutkan oleh kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa mereka yang boleh bepergian adalah mereka yang telah memeriksakan diri ke dokter dan telah memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan PCR atau RDT yang negatif," tandasnya.
Terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau Thamrin mengatakan, jika penerbangan kembali dibuka, pihaknya bersama Gugus Tugas Covid-19 Berau, turut melakukan kajian untuk menyesuaikan penerapannya di Berau. “Kami sebagai Gugus Tugas Covid-19 tentu akan membicarakannya dulu. Terkait masalah penerbangan, tentu kami perlu mengkajinya lagi, mengingat kondisi kita (kasus Corona) secara grafis terus-menerus naik,” singkatnya.
Diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bakal membuka lagi layanan semua moda transportasi, meski larangan mudik Lebaran tetap berlaku. Operasional itu mulai berlaku lagi sejak Kamis (7/5) lalu. Padahal sebelumnya, semua moda transportasi sempat dilarang membawa penumpang sejak 27 April 2020, berbarengan dengan larangan mudik.
"Rencananya, operasinya itu mulai 7 Mei. Pesawat, segala macam, dengan (mengangkut) orang-orang khusus (saja). Tapi sekali lagi, tidak boleh mudik," kata Budi Karya Sumadi dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang berlangsung virtual, Rabu (6/5) lalu.
Dibukanya transportasi ini seiring dengan terbitnya aturan baru dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Regulasi itu berupa surat edaran yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 25 tahun 2020.
Surat edaran tersebut untuk memberikan acuan teknis dalam penyelenggaraan transportasi. Surat ini diterbitkan juga mempertimbangkan rekomendasi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Intinya adalah penjabaran, bukan relaksasi. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan, udara, kereta api, laut, bus, untuk kembali beroperasi dengan catatan satu, harus menaati protokol kesehatan," tandasnya.
Budi Karya memastikan, pihaknya bersama tim sudah kerja keras merumuskan skema teknis. Bahkan pernah pembahasan berlangsung sampai larut malam. (*/mrt/*/uga/udi)
