TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram menggelar pertemuan dengan DPRD Berau, Kamis (14/5). Pertemuan ini membahas terkait realokasi dan pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau.
Dijelaskan Muharram, saat ini, Pemkab Berau telah menganggarkan Rp 95 miliar untuk penanganan Covid-19. Hingga saat ini, anggaran yang terpakai baru sekitar Rp 30 miliar, untuk pendanaan Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan bantuan masyarakat terdampak pandemi Covid-19, melalui program bantuan langsung tunai (BLT). “Dari Rp 95 miliar, yang terpakai baru Rp 30 miliar. Itu sementara,” kata Muharram, kemarin.
“Alhamdulillah DPRD mendukung penuh langkah Pemkab Berau untuk mengatasi penyebaran dan penanganan Covid-19. Intinya anggota DPRD ingin mensupport, meskipun menggunakan dana yang besar,” lanjutnya.
Bahkan dikatakan Muharram, jika anggaran yang telah disediakan nantinya tidak mencukupi, pemkab akan mengalokasikan anggaran tambahan. “Kalau tidak mencukupi, tentu akan ada penambahan. Sekarang jangan berpikir untuk pembangunan, tapi keselamatan masyarakat,” jelas Muharram.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengapresiasi upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemkab Berau. Baik upaya pencegahan maupun dampak dari pandemi ini.
Terkait penambahan anggaran maupun jumlah penerima bantuan dari pemkab, menurut Madri Pani, pihaknya tentu tidak bisa menolak. Karena anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat dan diperutukkan untuk masyarakat. “Yang terpenting anggaran untuk bantuan itu benar-benar tepat sasaran. Jadi jika sudah terdata segera disalurkan,” jelasnya, kemarin.
Namun, ia juga menilai pemkab belum maksimal menangani masalah bantuan masyarakat yang terdampak. Sebab masih ada data penerima bantuan yang tumpang tindih. Bahkan ada saja masyarakat yang tidak mendapat bantuan, padahal secara ekonomi layak dibantu.
Selain itu, Madri Pani juga mempertanyakan keseriusan pemerintah maupun gugus tugas Covid-19 dalam menangani pasien terkait corona. Menurutnya, untuk penanganan pasien, seharusnya segera diadakan alat tes swab, sehingga hasilnya bisa cepat diketahui. Dengan begitu, tidak membuat pasien bertambah stres karena menunggu hasil tes swab yang harus dikirim ke Surabaya dan membutuhkan waktu lama.
“Menunggu terlalu lama, pasien juga bisa stres. Harusnya sudah sembuh, tapi karena masih menunggu tes swab, itu akan mempengaruhi kondisi tubuhnya,” katanya.
Madri Pani juga meminta pengawasan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 lebih tegas lagi. Sebab, jika gugus tugas lengah, sementara masyarakat kurang disiplin menjalankan anjuran pemerintah, maka apa yang dilakukan tim medis maupun gugus tugas lainnya akan sia-sia.
“Sebenarnya garda terdepan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 itu masyarakat sendiri. Masyarakat harus lebih disiplin mengikuti anjuran pemerintah. Seperti tidak berada di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Tidak berkumpul,” jelasnya.
Karena itu dia berharap gugus tugas maupun aparat TNI, Polri dan Satpol PP, harus lebih tegas kepada masyarakat yang masih bandel. “TNI dan Polri juga perlu dukungan anggaran dalam penanganan Covid-19. Mereka siang malam berada di lapangan,” tutupnya. (*/hmd/har)
