TANJUNG REDEB - Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap dua yang rencananya diserahkan sebelum Lebaran Idulfitri terancam molor. Kurang dari sepekan Lebaran, masih ada beberapa kampung dari dua kecamatan yang belum menyerahkan data terbaru.
Sementara Pemkab Berau baru akan membagikan bantuan masyarakat terdampak Covid-19 itu setelah data dari 13 kecamatan masuk ke Dinas Sosial dan dilakukan verifikasi. Bupati Berau Muharram pun menegaskan, penyaluran BLT tahap dua menunggu data lengkap, dan harus diverifikasi oleh Dinas Sosial. Data yang sudah diverifikasi, selanjutnya dibuatkan surat keputusan (SK) dan diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.
“Kami sudah bahas hal ini. Kami usahakan sebelum Idulfitri bantuan sudah bisa disalurkan ke penerima. Yang terpenting, data penerimanya masuk dulu. Masih ada dua kecamatan yang belum lengkap,” jelas Muharram, ketika dikonfirmasi Senin (18/5).
Muharram mengakui, ada penambahan penerima BLT di tahap dua nanti. Sebab pihaknya telah menyampaikan beberapa kriteria yang layak mendapat bantuan dan telah dilakukan pendataan ulang oleh masing-masing ketua RT. Hal ini juga jadi kendala karena harus menunggu data terbaru dari setiap kecamatan. “Penambahan jumlah penerima yang banyak itu di kota. Kalau di kampung-kampung relatif kecil,” ujar Muharram.
Sementara nominal bantuan di tahap dua juga mengalami perubahan. Pada tahap pertama, bantuan yang disalurkan sebesar Rp 750 ribu per kepala keluarga (KK). Sementara pada tahap dua dan tiga nanti, hanya Rp 600 ribu per KK. Pengurangan nominal ini kata Muharram karena jumlah penerima bertambah, dan masa penyaluran bantuan diperpanjang hingga Juni 2020.
Sementara itu, bantuan tunai untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga dalam tahap validasi data oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau.
Kepala Disperindagkop Berau Wiyati mengatakan, data yang sudah diterima pihaknya tercatat 700 lebih pelaku UMKM. Saat ini data tersebut sedang divalidasi, untuk menghindari adanya penerima yang dobel dengan program bantuan lainnya. “Kami sudah koordinasi dengan kelurahan dan Dinas Sosial. Jangan sampai ada data dobel,” kata Wiyati, kemarin.
Menurut Wiyati, jika seseorang atau keluarga sudah masuk data penerima bantuan UMKM, maka tidak akan dimasukkan di data warga tidak mampu. Begitu pun sebaliknya, jika sudah terdata warga tidak mampu, maka dicoret di data UMKM.
“Kalau tidak terdata di UMKM kasihan juga. Kalau nanti membuka usaha, tentu akan sulit dibantu Disperindagkop. Karena sudah terdata di bantuan lain. Makanya kami koordinasi dengan ketua RT juga untuk melakukan pendataan terhadap warganya,” jelas Wiyati.
Disinggung kapan bantuan disalurkan, Wiyati mengaku ragu bisa terealisasi sebelum Lebaran. Karena validasi data membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Ini juga menunggu peraturan bupati (Perbup). Dalam perbup ada petunjuk teknis mengenai penyaluran BLT, dan juga tahapannya. Tapi kami tetap berharap secepatnya bisa disalurkan,” tutupnya. (*/hmd/har)
