MANAGED BY:
SABTU
28 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 21 Mei 2020 23:34
Mantan Kakam Divonis 2,6 Tahun

Terdakwa Kasus Penerbitan Izin Kawasan Hutan

Ilustrasi

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus penerbitan izin kawasan hutan, Bajuri, divonis 2 tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb, Rabu (20/5). Selain itu, mantan Kepala Kampung Gurimbang ini, juga didenda Rp 1 miliar, subsider dua bulan kurungan.

Ketua PN Tanjung Redeb, Imelda Herawati Dewi Prihatin mengatakan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 105 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Dijatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Serta denda Rp 1 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan dua bulan,” jelas Imelda, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/5)

Atas putusan tersebut, Imelda mengaku, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama-sama mengambil langkah upaya hukum banding. “Terdakwa langsung menyatakan banding,” ujarnya.

Terlebih menurut Imelda, JPU menuntut terdakwa 4 tahun pidana penjara. Tentu tidak sesuai dengan putusan. “Mungkin bagi jaksa putusan ini terlalu ringan, sehingga banding. Dan sebaliknya, karena bagi terdakwa itu merasa masih terlalu berat akhirnya banding juga,” jelasnya. “Hak yang diberikan yang ditanya pertama itu terdakwa, jadi yang bersangkutan bilang banding, maka Jaksa ketika ditanya bilang banding juga,” lanjutnya.

Terpisah, Kasi Pidum Kejari Berau, Andie Wicaksono, membenarkan putusan untuk Bajuri memang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yakni 4 tahun. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa itu dianggap telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Putusan tadi terdakwa langsung menyatakan upaya hukum banding. Dan JPU juga langsung mengambil sikap yang sama,” tegas Andie.

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 27 November 2020 21:26

Minta Bawaslu Tegas

TANJUNG REDEB – Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor…

Jumat, 27 November 2020 21:24

Tunggu Anggaran Membaik

TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun turap…

Kamis, 26 November 2020 20:02

Kapan Sadarnya Sih....!! Prokes Ada yang Dilanggar

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi, melakukan…

Kamis, 26 November 2020 20:01

Beri Bantuan, Paslon 2 Dilaporkan

TANJUNG REDEB – Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) bupati dan…

Kamis, 26 November 2020 20:00

Dua ASN Tersandung Kasus Korupsi Pembebasan Lahan, akan Diberhentikan Sementara

TANJUNG REDEB – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau,…

Kamis, 26 November 2020 19:59

Tak Disiplin Pemicu Klaster Keluarga

TANJUNG REDEB – Kasus Covid-19 di Kabupaten Berau yang sempat…

Rabu, 25 November 2020 21:18

Al Hamid Dukung Paslon 1

TAHAPAN pemungutan suara tersisa sekitar dua pekan lagi. Saling dukung-mendukung…

Rabu, 25 November 2020 21:08

Terdakwa Ajukan Eksepsi

TANJUNG REDEB – Proseshukumkasus pungutan liar (Pungli) pembebasan lahan di…

Rabu, 25 November 2020 21:06

Pjs Bupati Bakal Panggil Kadispora

TANJUNG REDEB - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XIV Kalimantan…

Rabu, 25 November 2020 21:02

Mantan Kadispora Tersangka

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, menetapkan empat tersangka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers