TANJUNG REDEB - Pemerintah Pusat mendorong setiap daerah bisa mencapai swasembada pangan di wilayahnya. Program ini pun diawali dengan penguatan lahan pertanian di masing-masing desa/kampung yang ada di kabupaten/kota. Dan targetnya, setiap kampung bisa menopang dalam mewujudkan limbungan pangan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemendes dan Daerah Tertinggal, Anwar Sanusi saat pelaksanaan video confrence bersama denga sejumlah kepala daerah. Ia menjelaskan, bahwa desa sebagi limbungan pangan ini merupakan program dari nawacita. Di mana kampung ditargetkan bisa menjadi pusat ekonomi kerakyatan.
"Pembangunan berbasis desa yang terus digalakkan selama beberapa tahun ini dari Presiden Jokowi," ujarnya.
Lanjutnya, khusus di kawasan Timur Indonesia, ada beberapa tantangan yang seringkali dihadapi dalam mewujudkan program lumbung pangan ini. Seperti prasarana dan sarana logistik di kampung. Di mana kebutuhan prasarana ini sanga diperlukan untuk menurunkan biaya angkutan orang dan barang.
"Melalui Dana Desa (DD), sara logistik mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan pengeluaran APBDes untuk lumbung langan juga meningkat termasuk gudang dan angkutan. Dari 49329 BUMDes yang telah terbentuk kita harap bisa memaksimalkan potensi di wilayahnya masing-masing dalam mendukung program lumbung pangan ini," jelas Anwar.
Sementara itu, Bupati Berau, Muharram yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa potensi lumbung pangan ini masih sangat besar. Mengingat luasan lahan yang ada di Indonesia masih sangat memadai untuk dikembangkan lagi.
Sama halnya seperti di Kabupaten Berau yang memiliki lahan cukup luas. Namun ia mengharapkan agar pemerintah pusat bisa melakukan intervensi status lahan yang ada. "Dalam pemanfaatan lahan ini cuma dikenal dua istilah, KBK dan KBNK. Untuk pemanfaatan lahan KBNK tidak diatur secara detail sehingga sering menjadi momok dalam pengelolaannya. Kedepan ini bisa dikaji lagi untuk pemanfaatan dalam pengelolaan lahan pertanian dan setiap daerah," katanya.
Berbicara mengenai pangan, Berau saat ini menjadi penyumbang utama di Kalimantan Timur untuk komoditas jagung sebesar 60 persen. Kemudian dalam pengembangan pangan di setiap kampung, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga telah memberikan ruang cukup besar dalam pengembangan BUMDes. Sebagai modal dalam pengembangan setiap sektor usaha yang ada di masing-masing desa melalui BUMDes.
"Alokasi Rp 300 juta untuk pengelolaan BUMDes ini. Dalam mengembangkan potensi yang di setiap desa termasuk pangan ini," katanya.
Disampaikan juga, pengembangan pangan di Berau memiliki tantangan yang cukup sulit. Di mana sektor lainnya seperti pertambangan, perkebunan dan perikanan masih sangat dominan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup.
"Karena peluang ekonomi di sektor tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya dibandingkan dengan pertanian. Tentu ini harus diselesaikan agar ada regenerasi pertanian kedepannya," pungkasnya. (hms5/arp)
