Dapat Tambahan Rp 1,5 Miliar

- Kamis, 11 Juni 2020 | 17:06 WIB
Budi Haryanto
Budi Haryanto

TANJUNG REDEB – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dipastikan digelar Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun memastikan tahapan pilkada akan dimulai kembali pada 15 Juni mendatang.

Ketua KPU Berau Budi Haryanto mengatakan, pihaknya telah bersiap memulai pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. namun ia masih menunggu perubahan jadwal sesuai Peraturan KPU (PKPU) perubahan. “Untuk perubahan jadwal ini, kami masih menunggu putusan tetapnya. Tapi kemungkinan 9 Desember tetap dilakukan. Kalau tidak molor maka tahapan akan dimulai pada 15 Juni,” jelas Budi, kepada Berau Post, Rabu (10/6).

Untuk memulai kembali tahapan tersebut, KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Untuk petugas PPS tetap sesuai tahapan. Setelah pengaktifan kembali, akan langsung pelantikan. Kan sebelumnya tertunda,” ujar Budi.

Dijelaskan Budi, jumlah petugas PPS di Berau sebanyak 330 orang yang terbagi dalam 110 kampung dan kelurahan. Masing-masing kampung akan ditempatkan 3 orang petugas. “Untuk tahapan kampanye juga sampai saat ini belum ada petunjuk teknis,” katanya.

Disinggung terkait anggaran penyelenggaraan pilkada Berau, Budi mengaku untuk KPU Berau telah dialokasikan sebesar Rp 39 miliar dan sudah ditransfer. Dengan anggaran tersebut, Budi menilai sudah cukup untuk penyelenggaraan pilkada Berau. “KPU Berau juga dapat penambahan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar untuk honor ad hoc,” katanya.

Pihaknya pun kata Budi berencana menaikkan honor ad hoc pada penyelenggaraan pilkada tahun ini. “Kan ada penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan untuk anggarannya. Sehingga total anggaran yang diterima sebesar Rp 40,5 miliar,” jelas Budi.

Budi menambahkan, melihat kondisi pandemi corona saat ini, tahapan pilkada akan digelar dengan menjalankan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga petugas.“Kami juga meminta alat pelindung diri (APD) kepada pemerintah daerah untuk petugas nanti. Karena APD ini tidak masuk dalam anggaran. Jadi akan disediakan pemda,” pungkasnya. (*/hmd/har) 

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Camat Samboja Barat Tepis Isu Dugaan Pungli PTSL

Kamis, 25 April 2024 | 18:44 WIB

Sembilan Ribu Anak di PPU Diberi Seragam Gratis

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB

Pemkot Balikpapan Didesak Fasilitasi Pom Mini

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB
X