TANJUNG REDEB – Pengikisan daratan Pulau Derawan akibat abrasi pantai tak membuat Pemkab Berau tutup mata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau pun telah merencanakan membangun pemecah ombak untuk mengatasi pengikisan itu.
Kepala Disbudpar Berau, Masrani, mengakui pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim untuk membuat pemecah ombak di sekitar pantai Pulau Derawan. Pemprov pun menyetujui usulan itu. Anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 1 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020. Namun, belakangan anggaran itu dibatalkan dan dialihkan karena kondisi pandemi Covid-19.
“Sebelumnya kami minta penahan gelombang atau pemecah ombak. Tapi menggunakan DAK dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelas Masrani, ketika dikonfirmasi Berau Post. “Tapi anggaran itu tidak cukup. Yang dibutuhkan mencapai Rp 25 miliar. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk tiga kawasan. Selain Pulau Derawan, juga untuk Pulau Maratua dan Payung-Payung,” lanjutnya.
Masrani menyebutkan, untuk membangun pemecah ombak di tiga kawasan itu membutuhkan anggaran cukup besar. Sebab pengeluaran terbesar pada transportasi membawa material menuju tiga lokasi tersebut. Karena di kawasan tersebut tidak ada material yang mendukung untuk pembuatan pemecah ombak. “Ini sudah kami usulkan kembali. Sudah direspons, tapi masih melihat keuangan pusat. Semoga pandemi Covid-19 ini segera mereda. Supaya ada peluang untuk menganggarkan kembali pemecah ombak itu,” jelasnya.
Apalagi diketahui bahwa Pulau Derawan dan Pulau Maratua masuk dalam zona satu untuk pengembangan pariwisata Berau. Artinya, kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan pengembangan wisata nasional. “Persoalan abrasi memang perlu perhatian khusus. Supaya pulau wisata itu tidak menjadi kenangan,” ujarnya.
Terkait keberadaan satu rumah panggung di kawasan Timur bibir pantai Pulau Derawan yang terdampak abrasi, menurut Masrani, rencananya akan dibongkar agar tidak membahayakan masyarakat dan pengunjung. “Kami berani bangun yang baru setelah adanya pemecah ombak itu,” pungkasnya.
Diberitakan kemarin, Kepala Kampung Pulau Derawan Bahri mengungkapkan, sudah ada beberapa bangunan yang hilang tergerus abrasi. Seperti landasan helikopter, lapangan voli, hingga salah satu bangunan resort yang tinggal menyisakan bagian atapnya saja, saat air laut tengah pasang.
Diutarakan Bahri, abrasi pantai di Derawan sudah terjadi sejak 2014 lalu. Disebutnya, pengikisan daratan pantai Pulau Derawan bisa mencapai 5 hingga 6 meter tiap tahunnya. “Saat ini sudah tergerus hampir 28 meter. Seperti yang kelihatan itu, satu rumah lagi nyaris roboh. Sudah miring,” katanya saat ditemui di kediamannya, Minggu (21/6).
Sebagai pemimpin di kampung tersebut, Bahri sebenarnya sudah berusaha untuk mengamankan daratan wilayahnya. Dengan mengusulkan proyek penanganan abrasi pantai dalam gelaran musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Bahkan sudah tiga kali usulan tersebut disuarakannya. Tapi, walau sudah tiga kali diusulkan, maka sudah tiga kali juga pihaknya harus gigit jari, karena upaya penanganan yang diharapkan tak kunjung terealisasi.
Menurut Bahri, kegiatan penanganan abrasi pantai Pulau Derawan, membutuhkan dana yang sangat besar. Jika tidak, mungkin penanganannya sudah dilakukan menggunakan alokasi dana kampung (ADK). “Tapi biayanya sangat besar, sementara ADK di sini (Pulau Derawan) cuma Rp 2,8 miliar. Itupun sudah digabung dengan yang dari APBN (Dana Desa),” jelasnya.
Yang dikhawatirkan jika penanganan abrasi terus diabaikan, maka Pulau Derawan bisa tinggal nama saja nantinya. “Sebenarnya tahun 2017 lalu, sudah pernah dilakukan peninjauan untuk membuat proyek pemecah ombak. Mereka di sini hampir setengah bulan, ukur sana, ukur sini. Bahkan mengukur kedalaman (air) juga. Tapi setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya,” ungkapnya.
Bahri berharap, ada langkah konkret dari Pemkab Berau untuk mengatasi abrasi pantai di pulau tersebut. “Derawan kan masuk wisata bahari andalan provinsi, bahkan nasional. Masa tidak ada perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat,” pungkasnya. (*/hmd/har)
