TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau Madri Pani, mengapresiasi pencapaian Pemkab Berau yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Dikatakannya pencapaian WTP tersebut menjadi dorongan semangat kepada Pemkab Berau agar menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan di tahun-tahun berikutnya.
Namun menurut Madri Pani, masih ada yang harus diperbaiki Pemkab Berau dalam pengelolaan anggaran daerah. Dia berharap, tidak hanya fokus pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran juga bisa diprioritaskan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kami apresiasi pencapaian daerah. Tapi jangan lantas capaian itu menjadi patokan atau tolok ukur untuk ke depannya. Harus ada perubahan lebih baik lagi," katanya kepada Berau Post, Rabu (24/6).
Dengan demikian, ujar Madri, WTP bukanlah sebuah tujuan utama dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. “Implementasi realisasi penggunaan anggaran harus benar-benar dipertanggungjawabkan dengan program yang lebih pro rakyat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, disampaikan Madri, pihaknya akan mempelajari dan mencermati laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019 itu. "Kami berharap hasil pencermatan ini akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*/mrt/har)
