MANAGED BY:
SABTU
23 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 03 Juli 2020 19:40
Boleh Memilih, Tapi Jangan Memihak

ASN Terlibat Politik Praktis, Sanksi Menanti

Ilustrasi

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berau tahun ini, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Muhammad Said mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Said menegaskan, akan ada sanksi bagi ASN yang terlibat pelanggaran pada urusan Pilkada Serentak 2020.

Dikatakannya, adanya perjanjian antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Aparatur Sipil Negara terkait sikap netral ASN, Said meminta ASN bersikap profesional dalam bekerja. Hal ini sebagai antisipasi jangan sampai ada ASN ikut terlibat politik praktis. “Memang kita punya hak pilih, tetapi jangan sampai terkesan ada memihak,” ujarnya, kemarin (2/7).

Dia mengingatkan bahwa ASN yang tidak menaati peraturan dan terbukti tidak netral dalam Pilkada akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada ASN terlibat tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung yang bersangkutan. Disebutnya, sanksi yang diberikan tergantung dari tingkat pelanggarannya. Mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat sekalipun. Bahkan bisa berujung pemecatan. Namun itu juga harus sesuai hasil pemeriksaannya nanti bagaimana.

“Dari sisi etika saja itu sudah tidak dibenarkan. Apalagi nanti pada masa-masa kampanye, perlu diantisipasi jangan sampai ada ASN yang terlibat. Karena ASN yang tidak netral bisa saja diberikan sanksi tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga diturunkan pangkat. Bahkan sampai pemecatan,” bebernya.

Menurut Said, bahwa aturan tentang larangan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis sudah ada sejak dulu. Karena itu, dia kembali mengingatkan ASN tidak menjadi tim sukses atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Berau tahun ini.

Dalam hal ini lanjutnya, Bawaslu akan memproses cepat pelanggaran tersebut. “Prosesnya ada di Bawaslu, tetapi tindak lanjutnya nanti ada di BKPP,” tegasnya. (mar/har)

Halaman:

BACA JUGA

Minggu, 29 November 2020 19:20

Dorong Kembangkan Ekonomi Kreatif

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, pandemi…

Minggu, 29 November 2020 19:19

Sayangkan Kampanye Isu SARA

TANJUNG REDEB – Tahapan kampanye Pilkada 2020 masih berjalan. Dua…

Minggu, 29 November 2020 19:18

Tambah Penerbangan Jelang Libur Nataru

TANJUNG REDEB – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Berau,…

Sabtu, 28 November 2020 20:41

Telusuri Sumber Penularan Berau 468

TANJUNG REDEB - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, hingga kini belum…

Sabtu, 28 November 2020 20:40

GAPU Kawal Dugaan Politik Uang

TANJUNG REDEB - Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) Berau tegas…

Sabtu, 28 November 2020 20:38

Tingkatkan Kapasitas Pegawai, Hadirkan Trainer Teknologi Pikiran

TANJUNG REDEB - Jasa Raharja Samarinda terus berupaya meningkatkan layanan…

Jumat, 27 November 2020 21:26

Minta Bawaslu Tegas Kuasa Hukum Paslon 1 Beberkan Kronologi Laporan Dugaan Pelanggaran

TANJUNG REDEB – Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor…

Jumat, 27 November 2020 21:24

Pembangunan Turap, Tunggu Anggaran Membaik

TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun turap…

Kamis, 26 November 2020 20:02

Kapan Sadarnya Sih....!! Prokes Ada yang Dilanggar

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi, melakukan…

Kamis, 26 November 2020 20:01

Beri Bantuan, Paslon 2 Dilaporkan

TANJUNG REDEB – Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) bupati dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers