MANAGED BY:
JUMAT
07 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 03 Juli 2020 19:40
Boleh Memilih, Tapi Jangan Memihak

ASN Terlibat Politik Praktis, Sanksi Menanti

Ilustrasi

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Berau tahun ini, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Muhammad Said mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis. Said menegaskan, akan ada sanksi bagi ASN yang terlibat pelanggaran pada urusan Pilkada Serentak 2020.

Dikatakannya, adanya perjanjian antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Komisi Aparatur Sipil Negara terkait sikap netral ASN, Said meminta ASN bersikap profesional dalam bekerja. Hal ini sebagai antisipasi jangan sampai ada ASN ikut terlibat politik praktis. “Memang kita punya hak pilih, tetapi jangan sampai terkesan ada memihak,” ujarnya, kemarin (2/7).

Dia mengingatkan bahwa ASN yang tidak menaati peraturan dan terbukti tidak netral dalam Pilkada akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada ASN terlibat tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung yang bersangkutan. Disebutnya, sanksi yang diberikan tergantung dari tingkat pelanggarannya. Mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat sekalipun. Bahkan bisa berujung pemecatan. Namun itu juga harus sesuai hasil pemeriksaannya nanti bagaimana.

“Dari sisi etika saja itu sudah tidak dibenarkan. Apalagi nanti pada masa-masa kampanye, perlu diantisipasi jangan sampai ada ASN yang terlibat. Karena ASN yang tidak netral bisa saja diberikan sanksi tegas mulai dari pencopotan jabatan hingga diturunkan pangkat. Bahkan sampai pemecatan,” bebernya.

Menurut Said, bahwa aturan tentang larangan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis sudah ada sejak dulu. Karena itu, dia kembali mengingatkan ASN tidak menjadi tim sukses atau mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Berau tahun ini.

Dalam hal ini lanjutnya, Bawaslu akan memproses cepat pelanggaran tersebut. “Prosesnya ada di Bawaslu, tetapi tindak lanjutnya nanti ada di BKPP,” tegasnya. (mar/har)

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 06 Agustus 2020 19:59

Penerima Bantuan UMKM Direvisi

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:57

Sembilan Pasien Selesai Isolasi

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Berau kembali merilis perkembangan kasus…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:57

Siapkan Rumah Isolasi Mandiri

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi, mengatakan pasien…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:56

Antisipasi Kolaps, Berau Coal Turunkan Volume Produksi

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, perusahaan tambang terbesar di…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:25

PBB Resmi Gabung Paslon Seri-Agus

TANJUNG REDEB – Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:19

Perketat Pengawasan Pelaku Cuti, BLT Tahap Tiga Ditarget Cair Pertengahan Agustus

TANJUNG REDEB – Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap tiga dari…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:17

Tambah Enam Kasus dari Kontak Erat

TANJUNG REDEB - Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Berau terus…

Selasa, 04 Agustus 2020 20:25

Dana BOS Bisa untuk Kuota Internet

TANJUNG REDEB – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memastikan…

Selasa, 04 Agustus 2020 19:58

Satu Sembuh, 9 Pasien Masih Perawatan

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mengumumkan seorang pasien…

Selasa, 04 Agustus 2020 19:51

Amankan Ratusan Botol Miras dan Dua Pelaku

TANJUNG REDEB - Polres Berau merilis pengungkapan peredaran minuman keras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers