MANAGED BY:
JUMAT
07 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 07 Juli 2020 19:21
Jangan Saklek, Perusahaan Diminta Bijaksana

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kampung Gurimbang dan sekitarnya, kembali meminta kejelasan terkait lahan yang kini menjadi lokasi penambangan site Gurimbang. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau, Senin (6/7).

Ketua DPRD Berau Madri Pani yang memimpin rapat, meminta pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di Site Gurimbang. Mengenai status lahan yang masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK), perusahaan harusnya memberikan kebijaksanaan terhadap hal itu. Sebab masyarakat lebih dulu menggarap kawasan tersebut sebagai lahan pertanian mereka.

“Perusahaan jangan terlalu saklek lah. Itu adalah hutan yang kemudian menjadi lahan pertanian tanam tumbuh masyarakat. Lalu ditetapkan sebagai KBK. Ini kan aneh. Masyarakat Gurimbang sudah lebih dulu ada di sana, bahkan sejak berpuluh-puluh tahun mereka sudah bertani di sana,” jelas mantan Kepala Kampung Gurimbang ini, kemarin (6/7).

Menurut Madri, seharusnya pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat berupa penggantian lahan sewajarnya.  “Jadi kami mohon, meski pemerintah daerah butuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, tapi memperjuangkan hak masyarakat lebih penting,” lanjutnya.

Ia pun berharap pihak perusahaan dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Baik berupa ganti rugi tanam tumbuh maupun tali asih kepada masyarakat. Sehingga persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pihak perusahaan bisa segera selesai. “Setidaknya ada kebijaksanaan dari perusahaan untuk masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dengan bertani di lahan itu," katanya.

Sementara menurut Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, ada dua cara yang bisa ditempuh pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. Pertama selesaikan lahan-lahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan. Contoh lahan APL, ini bisa diselesaikan segera. Atau lahan KBK yang lebih dulu digarap masyarakat sebelum penetapan KBK, bisa segera diselesaikan. Kedua, jika tidak bisa diselesaikan dengan peraturan, maka perusahaan bisa menggunakan kebijakan.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 06 Agustus 2020 19:59

Penerima Bantuan UMKM Direvisi

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:57

Sembilan Pasien Selesai Isolasi

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Berau kembali merilis perkembangan kasus…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:57

Siapkan Rumah Isolasi Mandiri

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi, mengatakan pasien…

Kamis, 06 Agustus 2020 19:56

Antisipasi Kolaps, Berau Coal Turunkan Volume Produksi

TANJUNG REDEB - Beberapa waktu lalu, perusahaan tambang terbesar di…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:25

PBB Resmi Gabung Paslon Seri-Agus

TANJUNG REDEB – Partai Bulan Bintang (PBB) resmi mendukung pasangan…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:19

Perketat Pengawasan Pelaku Cuti, BLT Tahap Tiga Ditarget Cair Pertengahan Agustus

TANJUNG REDEB – Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap tiga dari…

Rabu, 05 Agustus 2020 19:17

Tambah Enam Kasus dari Kontak Erat

TANJUNG REDEB - Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Berau terus…

Selasa, 04 Agustus 2020 20:25

Dana BOS Bisa untuk Kuota Internet

TANJUNG REDEB – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, memastikan…

Selasa, 04 Agustus 2020 19:58

Satu Sembuh, 9 Pasien Masih Perawatan

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mengumumkan seorang pasien…

Selasa, 04 Agustus 2020 19:51

Amankan Ratusan Botol Miras dan Dua Pelaku

TANJUNG REDEB - Polres Berau merilis pengungkapan peredaran minuman keras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers