PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kampung Gurimbang dan sekitarnya, kembali meminta kejelasan terkait lahan yang kini menjadi lokasi penambangan site Gurimbang. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau, Senin (6/7).

Ketua DPRD Berau Madri Pani yang memimpin rapat, meminta pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di Site Gurimbang. Mengenai status lahan yang masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK), perusahaan harusnya memberikan kebijaksanaan terhadap hal itu. Sebab masyarakat lebih dulu menggarap kawasan tersebut sebagai lahan pertanian mereka.

“Perusahaan jangan terlalu saklek lah. Itu adalah hutan yang kemudian menjadi lahan pertanian tanam tumbuh masyarakat. Lalu ditetapkan sebagai KBK. Ini kan aneh. Masyarakat Gurimbang sudah lebih dulu ada di sana, bahkan sejak berpuluh-puluh tahun mereka sudah bertani di sana,” jelas mantan Kepala Kampung Gurimbang ini, kemarin (6/7).

Menurut Madri, seharusnya pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat berupa penggantian lahan sewajarnya.  “Jadi kami mohon, meski pemerintah daerah butuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, tapi memperjuangkan hak masyarakat lebih penting,” lanjutnya.

Ia pun berharap pihak perusahaan dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Baik berupa ganti rugi tanam tumbuh maupun tali asih kepada masyarakat. Sehingga persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pihak perusahaan bisa segera selesai. “Setidaknya ada kebijaksanaan dari perusahaan untuk masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dengan bertani di lahan itu," katanya.

Sementara menurut Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, ada dua cara yang bisa ditempuh pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. Pertama selesaikan lahan-lahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan. Contoh lahan APL, ini bisa diselesaikan segera. Atau lahan KBK yang lebih dulu digarap masyarakat sebelum penetapan KBK, bisa segera diselesaikan. Kedua, jika tidak bisa diselesaikan dengan peraturan, maka perusahaan bisa menggunakan kebijakan.