MANAGED BY:
SENIN
18 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 07 Juli 2020 19:21
Jangan Saklek, Perusahaan Diminta Bijaksana

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kampung Gurimbang dan sekitarnya, kembali meminta kejelasan terkait lahan yang kini menjadi lokasi penambangan site Gurimbang. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau, Senin (6/7).

Ketua DPRD Berau Madri Pani yang memimpin rapat, meminta pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di Site Gurimbang. Mengenai status lahan yang masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK), perusahaan harusnya memberikan kebijaksanaan terhadap hal itu. Sebab masyarakat lebih dulu menggarap kawasan tersebut sebagai lahan pertanian mereka.

“Perusahaan jangan terlalu saklek lah. Itu adalah hutan yang kemudian menjadi lahan pertanian tanam tumbuh masyarakat. Lalu ditetapkan sebagai KBK. Ini kan aneh. Masyarakat Gurimbang sudah lebih dulu ada di sana, bahkan sejak berpuluh-puluh tahun mereka sudah bertani di sana,” jelas mantan Kepala Kampung Gurimbang ini, kemarin (6/7).

Menurut Madri, seharusnya pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat berupa penggantian lahan sewajarnya.  “Jadi kami mohon, meski pemerintah daerah butuh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan, tapi memperjuangkan hak masyarakat lebih penting,” lanjutnya.

Ia pun berharap pihak perusahaan dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Baik berupa ganti rugi tanam tumbuh maupun tali asih kepada masyarakat. Sehingga persoalan sengketa lahan masyarakat dengan pihak perusahaan bisa segera selesai. “Setidaknya ada kebijaksanaan dari perusahaan untuk masyarakat yang sudah menggantungkan hidupnya dengan bertani di lahan itu," katanya.

Sementara menurut Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, ada dua cara yang bisa ditempuh pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini. Pertama selesaikan lahan-lahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan. Contoh lahan APL, ini bisa diselesaikan segera. Atau lahan KBK yang lebih dulu digarap masyarakat sebelum penetapan KBK, bisa segera diselesaikan. Kedua, jika tidak bisa diselesaikan dengan peraturan, maka perusahaan bisa menggunakan kebijakan.

Halaman:

BACA JUGA

Minggu, 29 November 2020 19:20

Dorong Kembangkan Ekonomi Kreatif

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, pandemi…

Minggu, 29 November 2020 19:19

Sayangkan Kampanye Isu SARA

TANJUNG REDEB – Tahapan kampanye Pilkada 2020 masih berjalan. Dua…

Minggu, 29 November 2020 19:18

Tambah Penerbangan Jelang Libur Nataru

TANJUNG REDEB – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Berau,…

Sabtu, 28 November 2020 20:41

Telusuri Sumber Penularan Berau 468

TANJUNG REDEB - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, hingga kini belum…

Sabtu, 28 November 2020 20:40

GAPU Kawal Dugaan Politik Uang

TANJUNG REDEB - Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) Berau tegas…

Sabtu, 28 November 2020 20:38

Tingkatkan Kapasitas Pegawai, Hadirkan Trainer Teknologi Pikiran

TANJUNG REDEB - Jasa Raharja Samarinda terus berupaya meningkatkan layanan…

Jumat, 27 November 2020 21:26

Minta Bawaslu Tegas Kuasa Hukum Paslon 1 Beberkan Kronologi Laporan Dugaan Pelanggaran

TANJUNG REDEB – Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor…

Jumat, 27 November 2020 21:24

Pembangunan Turap, Tunggu Anggaran Membaik

TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun turap…

Kamis, 26 November 2020 20:02

Kapan Sadarnya Sih....!! Prokes Ada yang Dilanggar

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi, melakukan…

Kamis, 26 November 2020 20:01

Beri Bantuan, Paslon 2 Dilaporkan

TANJUNG REDEB – Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) bupati dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers