TANJUNG REDEB - Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dituntaskan DPR bersama pemerintah hanya dalam kurun tiga bulan. Yaitu sejak Februari hingga Mei 2020. Namun, revisi UU tersebut mendapat penolakan dari berbagai aliansi masyarakat. Salah satunya, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Gatot Kaca.
Untuk menyuarakan penolakan, puluhan massa dari aliansi tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Berau kemarin (9/7). Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya menolak UU Minerba di Bumi Batiwakkal. Karena UU tersebut dinilai banyak merugikan masyarakat. “Siapa yang diuntungkan jika UU tersebut disahkan. Tentu pengusaha,” ujar Muri, koordinator lapangan dalam aksi tersebut.
Sayang, Muri dan rekannya tak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung ke kalangan legislatif. Karena anggota DPRD Berau sedang tidak berada di tempat. Massa hanya ditemui Kepala Sub Bagian Humas DPRD Berau Safaruddin, yang sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran anggota DPRD Berau di tengah-tengah massa, karena sedang melakukan kunjungan kerja.
"Mereka (DPR) lebih mementingkan urusannya ketimbang rakyatnya yang sudah panas-panas datang ke sini," ujar Muri.
“Aksi ini akan kami lanjutkan dengan massa yang lebih besar. Kami tidak ingin UU Minerba diterapkan di Berau. Hanya akan menguntungkan segelintir oknum pemilik perusahaan,” sambungnya. (*/hmd/udi)
