TANJUNG REDEB - DPRD Berau melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta Pemerintah Kampung Biatan Lempake, terkait aduan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kampung Biatan Lempake, akan pembatasan akses data dan informasi pemerintahan kampung. RDP dilakukan di ruang rapat gabungan dipimpin Ketua Komisi I, Feri Kombong, Senin (13/7).
Dalam pertemuan itu, anggota DPRD meminta penjelasan dari OPD terkait atas aduan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kampung Biatan, yang berkali-kali mengirimkan surat guna meminta informasi atau keterbukaan pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah kampung. Namun selalu mendapat penolakan dari pemerintah kampung untuk memberikan informasi yang dimaksud.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, meminta Pemerintah Kampung Biatan Lempake memberi informasi tersebut. Itu katanya penting dilakukan agar ada transparansi. Apalagi, ada undang-undang yang menjamin tentang hak masyarakat untuk keterbukaan informasi publik.
Lanjutnya, transparansi data wajib dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kekisruhan di tengah masyarakat. "Kalau tidak mau terbuka akan menimbulkan kecurigaan yang akhirnya membawa dampak buruk bagi berjalannya pemerintahan kampung," ujarnya.
Namun tambahnya, persoalan tersebut kembali diserahkan pada pemerintah kampung dan masyarakat untuk didiskusikan dengan pengawasan dari DPRD Berau.
“Semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Namun tetap kita awasi kalau memang tidak ada jalan keluarnya. Yang pasti hak untuk masyarakat mendapatkan informasi tersebut juga harus dikedepankan," tandasnya. (*/mrt/adv/sam)
