TANJUNG REDEB – Tuntutan gabungan organisasi mahasiswa Berau yang meminta Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakka, mengevaluasi kinerja petugas lapangannya, didukung anggota Komisi III DPRD Berau M Ichsan Rapi.
Menurut politikus Partai Gerindra Berau ini, tuntutan massa yang beberapa waktu lalu menggelar aksi di halaman kantor Perumda Air Minum Batiwakkal tersebut, sangat wajar. Sebab, dari laporan masyarakat yang diterimanya, sistem pencatatan tagihan penggunaan air oleh masyarakat, banyak terjadi kejomplangan selama masa pandemi Covid-19. Dicontohkannya, beban tagihan pemakaian air masyarakat yang biasanya hanya puluhan ribu per bulan, mengalami kenaikan puluhan kali lipat pada tagihan bulan Juni atau di masa pandemi. “Ada saya ditunjukkan bukti tagihannya per bulan (dari masyarakat yang mengadu). Yang biasanya hanya sekitar Rp 50 ribuan, pas bulan Juni memang jadi Rp 1.084.800,” katanya kepada Berau Post kemarin (19/7).
Menurutnya, pihak Perumda Air Minum Batiwakkal, bisa menyesuaikan kubikasi produksi air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat, dengan tagihan penggunaan air oleh masyarakat. “Karena tagihan itu sama dengan produksi,” katanya.
Dikatakan pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini, Perumda Air Minum Batiwakkal adalah perusahaan daerah yang harusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. “Bukan profit oriented,” lanjutnya.
Memang diakuinya, penggunaan air bersih oleh pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal, mengalami peningkatan di masa pandemi. Sebab masuk dalam bagian protokol kesehatan. “Karena masyarakat rajin mencuci tangan dan mandi setelah beraktivitas di luar rumah,” terangnya.
Namun hal itu, lanjut dia, menjadi salah satu bagian dari bantuan pemerintah daerah untuk masyarakat di masa pandemi ini. “Makanya, harusnya penghitungannya lebih akurat. Berapa persen kenaikan produksi di masa covid ini, data kenaikan itu yang digunakan untuk menaikkan tagihan ke masyarakat. Tapi kalau jomplang dari puluhan ribu menjadi jutaan, tidak masuk akal juga,” jelasnya.
Iccang menambahkan, Pemkab Berau juga hampir tiap tahun menggelontorkan dana untuk Perumda Air Minum Batiwakkal. Baik yang didanai di tahun tunggal, maupun tahun jamak. Tujuannya, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, puluhan massa dari HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Forum Pemuda Peduli Pendidikan Berau (F-P3B), menggelar aksi ‘Berau Menggugat PDAM’ di halaman Kantor Perumda Air Minum Batiwakkal, Jumat (17/7).
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Dandi, menyebutkan beberapa tuntutan dalam aksi ini. Di antaranya meminta Perumda Air Minum Batiwakkal melakukan evaluasi terhadap petugas di lapangan agar tidak terjadi persoalan-persoalan teknis yang merugikan masyarakat. Sebab banyak laporan dan keluhan dari masyarakat yang pembayaran tagihan airnya meningkat drastis.
“Kami turun aksi bukan karena kepentingan kami pribadi, tapi kepentingan masyarakat,” kata Dandi.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, mengapresiasi aksi pemuda dan mahasiswa itu. Diakuinya, pihaknya memang belum maksimal melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai adanya kenaikan penggunaan air belakangan ini. Sehingga masih ada kesalahpahaman di masyarakat.
Adanya kenaikan pembayaran beberapa pelanggan menurut Saipul, karena selama pandemi Covid-19, petugas di lapangan tidak melakukan pencatatan meteran di rumah-rumah pelanggan. Sehingga pemakaian air pelanggan berpatokan dengan pemakaian bulan sebelumnya. “Ini akan kami benahi. Kami siap melakukan pengecekan water meter pelanggan,” jelasnya.
Terkait tuntutan mahasiswa yang meminta menurunkan tarif air, Saipul menegaskan sejauh ini tidak ada kenaikan tarif air. “Sementara baku mutu air sudah sesuai standar yang ada,” pungkasnya. (*/uga/udi)
