TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan kerja gabungan komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (7/8). Rombongan diterima langsung Bupati Berau, Muharram, didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Berau, Mansyah Kelana, dan sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Bupati Berau, itu membahas pengembangan infrastruktur dalam mendukung konektivitas akses pariwisata dua daerah hingga program Pemkab Berau dalam menyelesiakan bantas antar-kampung dan kecamatan di Bumi Batiwakkal.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Agung Wahyudianto, di sela pertemuan mengungkapkan, kehadiran anggota DPRD Kaltara merupakan gabungan komisi guna berkoordinasi dalam pengembangan infrastruktur dan kepariwisataan. Berau dikatakannya memiliki destinasi wisata unggulan yang tidak hanya terkenal skala nasional, tapi sudah mancanegara. Terutama destinasi wisata bahari Kepulauan Derawan dan Maratua. Ketika destinasi ini juga terkoneksi dengan destinasi wisata di Kaltara, seperti Kabupaten Bulungan, menurutnya memiliki potensi yang luar biasa. “Jadi infrastruktur ini yang akan kita tingkatkan, mana yang menjadi tanggung jawab Kaltara dan mana yang di Berau, khususnya untuk jalur pantai, dari Tanah Kuning ke Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan,” ungkapnya.
Untuk wilayah Kaltara, dikatakan Agung sudah mulai digarap dengan merintis kawasan yang menjadi akses jalan di wilayah Tanah Kuning. Terlebih pada kawasan ini juga dikembangkan kawasan industri yang tentu akan memberikan dampak luar biasa bagi kedua daerah. “Jadi tidak hanya mengoneksikan destinasi wisata, tapi dengan kawasan industri ini juga tentunya akan memberikan dampak luar biasa,” jelasnya.
Sementara Bupati Berau, Muharram, menyambut kunjungan anggota DPRD Kaltara yang membangun komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan infrastruktur yang terkoneksi antara dua daerah. Rencana pembangunan jalan jalur Tanah Kuning- Mangkupadi-Tanjung Batu yang memperpendek jalur penghubung Tanjung Selor ke Tanjung Batu sebagai pintu gerbang bahari Berau. Untuk Pemkab Berau dikatakan Muharram, akses jalan ini memang belum masuk dalam skala prioritas. Namun ketika memang dianggap perlu untuk segera maka perlu dilakukan pertemuan lebih lanjut.
“Tentu kita perlu membahas mana yang menjadi tanggung jawab antar-kedua daerah dan ini perlu direncanakan bersama, sehingga semangatnya harus sama,” ungkapnya.
Terlebih saat ini dengan kondisi pandemi Covid-19 dan terbatasnya alokasi anggaran yang ada, disampaikan Muharram, program yang telah masuk dalam skala prioritas ada beberapa yang harus ditunda, mengingat minimnya anggaran. Namun ditegaskan Muharram, rencana yang disampaikan untuk mendekatkan akses wisata ini harus menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti kedepannya.
Selain masalah infrastruktur, DPRD Kaltara dikatakan Muharram juga sharing informasi dalam penuntasan batas antar-kampung yang dilakukan Pemkab Berau. Muharram memaparkan langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Berau dalam mempercepat penyelesaian batas wilayah sudah dituangkan dalam peraturan bupati. (hms4)
