MANAGED BY:
JUMAT
05 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 21 Agustus 2020 19:23
Soal Pengajuan Izin Lokasi Perkebunan Sawit di Konsesi Batu Bara, Ketua DPRD Siap Lapor KPK
Madri Pani

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Pengajuan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di atas lahan konsesi batu bara, mendapat tentangan dari Ketua DPRD Berau Madri Pani. Bahkan, Madri siap melaporkan pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika menerbitkan izin yang diajukan tiga perusahaan perkebunan sawit tersebut.

“Saya jelas tidak setuju dan menolak. Kalau diterbitkan, saya akan laporkan KPK agar diusut tuntas,” tegasnya kepada Berau Post (20/8). Madri menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara (Minerba), pertambangan di Indonesia diatur dalam wilayah pertambangan.

Pemerintah pusat menunjuk wilayah pertambangan dalam rencana tata ruang nasional setelah berkonsultasi dengan parlemen dan pemerintah daerah. Sebuah wilayah pertambangan dikategorikan dalam lima jenis mineral yaitu: radioaktif, mineral logam, batu bara, non logam, dan batuan. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUP-nya.

“Pemegang izin pertambangan tidak memiliki kepemilikan tanah terhadap area pertambangannya, dan hanya diperbolehkan untuk mengambil satu jenis mineral di area konsesi mereka, dan tidak otomatis untuk mengeksploitasi mineral lainnya di konsesi yang sama,” jelas politikus Partai NasDem ini.

Ia melihat, masuknya tiga perizinan sawit di atas konsesi batu bara, sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Dirincikannya, pada pasal 16 ayat (1) peraturan menteri tersebut berbunyi; terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian atau perpanjangan izin lokasi yang masih berlaku efektif, dilarang menerbitkan izin lokasi baru untuk subjek yang berbeda. Sedangkan pada pasal 16 ayat (2) menegaskan; dalam hal diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin lokasi baru tersebut batal demi hukum. “Jadi jangan dipaksakan,” tegas Madri lagi.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong mengatakan, ketiga perusahaan yang mengajukan izin lokasi perkebunan sawit, sifatnya baru mengajukan. “Kalau dari segi hukum, soal izin tidak dilarang, sebatas itu masih izin, sebelum keluar hasilnya. Jadi tidak masalah, tinggal dari instansi terkaitnya lagi,” katanya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 04 Maret 2021 20:31

640 Anggota TNI dan Polri Divaksin Covid-19

TANJUNG REDEB - Sebanyak 640 anggota TNI dan Polri di…

Kamis, 04 Maret 2021 20:31

Kasus Penjualan Aset PT BPL, Polisi Periksa Pemegang Saham

TANJUNG REDEB - Penjualan aset tanah PT Borneo Prapatan Lestari…

Kamis, 04 Maret 2021 20:30

Perizinan Miras Dilarang sejak 2005

TANJUNG REDEB – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Peraturan…

Kamis, 04 Maret 2021 20:10

Kematian karena Covid-19 Sentuh Angka 64 Kasus, Berau Urutan Kelima di Kaltim

TANJUNG REDEB - Kasus kematian karena Covid-19 di Kabupaten Berau…

Kamis, 04 Maret 2021 20:08

Gudang Toko Sembako Terbakar

TANJUNG REDEB – Musibah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Milono,…

Rabu, 03 Maret 2021 19:39

Pembangunan RS Tipe B Diprioritaskan

SELAIN penanganan Covid-19, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan juga jadi…

Rabu, 03 Maret 2021 19:37

Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Final

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau berencana melakukan realokasi atau refocusing…

Rabu, 03 Maret 2021 19:32

Cegah Kepunahan Orangutan, BKSDA Kaltim Bangun Klinik di Kampung Tasuk

TANJUNG REDEB - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan…

Selasa, 02 Maret 2021 20:18

Soal Genangan di Sejumlah Ruas Jalan di Kota Ini, Ada Masalah pada Perencanaan

TANJUNG REDEB – Persoalan genangan air sehabis hujan di sejumlah…

Selasa, 02 Maret 2021 20:16

Sekolah Tatap Muka di Berau, Keputusan Ada di Kepala Daerah

TANJUNG REDEB - Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memulai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers