TANJUNG REDEB - Sebagai salah satu pulau yang masuk dalam kawasan strategi nasional tertentu (KSNT), Pulau Maratua menjadi wilayah yang cukup vital sebagai beranda terdepan negara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun mendorong agar Pemerintah Pusat fokus dalam menjaga wilayah tersebut salah satunya dengan dibangunnya pos pengawasan.
Kepala Dinas Perikanan Berau, Tentram Rahayu menjelaskan, KSNT ini merupakan kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-nilai strategis tertentu, di mana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan.
"Yah kita dorong, kalau perlu Kementerian Perikanan dan Kelautan ini bisa cepat membangun pos pengawasan di Maratua. Karena ini pulau terluar dan menjadi harga diri bangsa," ujarnya.
Sebelumnya diungkapkan, bahwa pernah ada rencana untuk membangun pos pengawasan ini. Karena posisi yang cukup vital tentu saja perlu diantisipasi sejak dini dalam hal pertahanan dan keamanan.
"Pernah ada dengar ini infonya yang akan dibangun di ujung Teluk Alulu. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya bagaimana. Tentu diharapkan bisa cepat terealisasi sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat juga," katanya.
Dengan status pulau terluar ini, Pemerintah Pusat juga memiliki hak 30 persen atas lahan yang ada di Maratua. Dengan itu lah pembangunan pos pengawasan dilakukan.
"Itu sudah ada aturannya. Jadi dalam membangun pos pengawasan bisa saja dengan hak lahan 30 persen ini. Kalau memang mau membangun dengan alasan keamanan itu bisa saja, tinggal di mana lahannya," jelasnya.
Hal itu pun akan disampaikan langsung kepada Menteri Perikanan yang rencananya akan berkunjung ke Maratua dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan agar realisasi pembangunan bisa mulai terlihat minimal adanya perencanaan dari kementerian.
"Kami sampaikan nanti. Dan tentu saja kami ingatkan lagi bahwa pos pengawasan ini memang diperlukan di Maratua. Memang dalam waktu dekat ini belum bisa karena kondisi keuangan negara di tengah pandemi. Tapi kami berharap kementerian bisa mempertimbangkan pembangunan pos pengawasan ini untuk bisa terlaksana," harapnya.
Saat ini, Pemkab Berau sedang dalam proses pemberian hibah lahan untuk Satker Pengawasan di Tarakan. Lahan ini rencananya akan dibangun pos yang terletak di Tanjung Batu. "Tempat stand by nanti kapal pengawasan ini. Saat ini masih proses," pungkasnya. (hms5/arp)
