MAJU berkontestasi dalam pilkada jadi hak setiap orang. Kepentingan individu atau golongan yang tak tersalurkan hingga komitmen kerja yang tak jelas membuat friksi dan berujung pecah kongsi hadir. Terlebih, minimnya pemahaman utama dari sisi pembagian peran yang proporsional, juga menambah ragam mudahnya friksi terjadi. “Tak sabar menunggu membuat minim membaca peluang,” ungkap Budiman, pengamat politik dari Universitas Mulawarman.
Berpolitik, sebut dia, juga perlu menakar peluang dari momen yang ada. Grasak-grusuk menangkap kesempatan yang ada menakar momen yang tepat pasti berujung sia-sia. Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, sebut dia, salah satu politikus yang menunjukkan kesabaran dalam berpolitik dan telaten memanen peluang sesuai momennya. “Enggak bisa dimungkiri, lihat saja Jaang itu berani menahan diri dan tetap memilih jadi wakil wali kota mendampingi almarhum Achmad Amiens dua periode. Hasilnya bisa dilihat, dua periode lagi bercokol di Balai Kota,” ulasnya.
Program yang diusung petahana bersama wakilnya bakal jadi pisau bermata dua. Jika duet yang ada pecah kongsi dan memilih berseberangan saling berseteru. Jika program berhasil, jadi dagangan lanjutan yang ditawarkan petahana dan bisa diklaim prestasi seorang diri. Jika gagal, jadi bahan renyah sang wakil untuk mempropagandakan kegagalan. “Apalagi, umumnya program kerja itu pasti disusun si pemimpin, wakil hanya membantu merealisasikannya. Bisa saja si wakil mengklaim kegagalan itu karena dia tak ikut serta menyusun,” sambungnya.
Menurut Budiman, Pilkada Berau cukup menarik disimak. Pasalnya, ada pertarungan identitas, modal politik, hingga nostalgia dalam dinamikanya. Muharram, bupati saat ini kembali maju dan menggandeng Gamalis sebagai wakilnya. Sementara Agus Tantomo, wakil Muharram kini, memilih maju mendampingi Seri Marawiah, istri mantan bupati Berau dua periode yang saat ini menjabat Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
Politik identitas dari segi agamis partai yang mengusung Muharram-Gamalis, modal politik bisa dilihat dari langkah politik Agus Tantomo selama mewakili Muharram. Di sisi nostalgia yang hadir dari sisi membandingkan kejayaan Berau di masa kepemimpinan Makmur HAPK dan masa kepemimpinan Muharram. “Seri Marawiah yang notabene istri Makmur membawa stereotipe. Dia bisa mewujudkan kembali Berau seperti era Makmur memimpin dua periode,” katanya.
Kompetisi untuk merebut kekuasaan akan selalu ada. Demokrasi mengizinkan bahkan memberi ruang perebutan kekuasan lewat pemilu. Duet yang semula harmonis dan mulus duduk di singgasana bisa seketika bercerai jika kepentingan yang diusung tak lagi sejalan. “Ambisi yang meninggi turut jadi bumbu,” ucap Lutfi Wahyudi, pengamat politik asal Universitas Mulawarman (Unmul) diwawancarai kemarin (30/8).
Ada banyak faktor yang memantik friksi tersebut. Dari tawar-menawar yang tak sesuai, perubahan komposisi kekuatan partai pengusung, hingga keharmonisan dua figur yang diduetkan selama memimpin.
Potensi petahana dalam meraup suara masih lebih besar mengingat mereka memiliki peluang abuse power dengan mengotak-atik birokrasi. Terlebih, petahana pun lebih mudah dinilai elektabilitasnya karena telah membuktikan program yang disusun sebelumnya.
Namun semua itu, sambung dia, masih bisa tergeser mengingat budaya politik masyarakat di Indonesia cenderung menilai jangka pendek, belum jangka panjang membentuk partisipan politik. “Masih melihat identitas berdasarkan referensi sendiri. Yang baik itu berdasarkan penilaian subjektif. Belum melihat utuh seperti apa program yang diusung,” tuturnya.
Lutfi juga menyoroti begitu kentaranya peluang kotak kosong hadir di Pilkada Balikpapan dan Kukar.
Di Balikpapan, menurut dia, potensi pertarungan melawan kotak kosong hadir lantaran tak ada lawan yang sekaliber dengan kandidat yang tengah bersiap maju, Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz. “Seperti beda kelas. Kelas berat tentu tak cocok melawan kelas bulu,” nilainya. Hal berbeda menurut dia terjadi di Pilkada Kukar. Sikap partai politik yang mengarahkan dukungan ke satu figur, yakni Edy Damansyah, justru memberi kesan partai keburu loyo sebelum peluit laga dibunyikan.
Padahal, sejak era Syaukani Hasan Rais, Kukar selalu menyajikan banyak figur yang siap diadu. Di periode pertama Rita Widyasari pun menunjukkan kualitas tokoh yang berlaga. Ketimpangan secara positif memang terlihat jelas di periode kedua. Karena sosok Rita cukup mendominasi mengukuhkan kuasa. “Saat ini partai malah takzim duluan ke petahana tanpa daya upaya untuk bertarung,” katanya. Kegagalan partai politik dalam mengaderisasi, menurut dia, jadi bukti konkret hadirnya ketimpangan yang ada dalam pilkada se-Kaltim kali ini.
Tak banyaknya bermunculan kader berkompeten berujung sedikitnya pilihan dan berakhir dengan sikap politik keroyokan mengusung satu figur. “Ujung-ujungnya sikap politik yang ditunjukkan seperti main hompimpa,” tuturnya. Klaim kaderisasi berjalan dengan menilik jumlah kader yang duduk di parlemen jelas dua hal yang berbeda. Perebutan kursi legislatif dengan perebutan kursi eksekutif tak bisa disamakan.
Partai gaek sekelas Golkar misalnya. Masih tertatih-tatih memilih sosok yang diusung. Meski akhirnya memplot kadernya sendiri maju dalam beberapa pilkada se-Kaltim, salah satunya Seri Marawiah di Pilkada Berau. Nasib yang sama juga hadir dari partai yang lahir pada era reformasi. Minim kaderisasi dan ajek menampung politikus kutu loncat. “Kaltim memang kekurangan politikus yang bertipikal one man club sekaliber Makmur HAPK,” ulasnya.
