Selain menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Berau dan Kaltim, Pulau Maratua, juga menjadi wilayah strategis pertahanan negara. Sebab Maratua menjadi salah satu pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina.
YUDHI PERDANA, Maratua
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, memang tidak bisa berlama-lama saat berkunjung ke Bumi Batiwakkal. Namun harapan akan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah, cukup besar menjadi harapan.
Bukan di sektor perikanan dan kelautan atau pariwisata saja, tapi harapan mengenai pembangunan di pulau-pulau terluar sebagai daerah perbatasan, juga banyak dikemukakannya. “Kami datang ini bukan sekadar seolah-olah hanya menghibur, kami datang ingin memastikan negara benar-benar membela pulau-pulau terluar itu nyata,” katanya usai memberikan izin wisata laut kepada 11 pengusaha pariwisata di Maratua, Rabu (2/9).
Dijelaskannya, dukungan pusat untuk pengembangan pariwisata di Maratua dengan mempermudah proses perizinan, menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kawasannya. Sebab dirinya menekankan, seluruh pengusaha yang berinvestasi di pulau terluar, harus memiliki komitmen untuk turut serta membantu negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Bahkan dirinya secara khusus menawarkan agar para pengusaha pariwisata tersebut, mengembangkan bisnisnya ke bidang perikanan. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
“Tapi saya butuhkan komitmen Anda (investor pariwisata, Red)membantu masyarakat sekitar. Karena membangun perbatasan berati membangun Indonesia,” ujarnya.
Komitmen untuk membantu masyarakat setempat, lanjut dia, bukan sekadar berbentuk tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), tapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat setempat. Bisa melalui penyerapan tenaga kerja, atau berkolaborasi dengan nelayan lokal, untuk melakukan penampungan hasil perikanan nelayan, yang selanjutnya bisa dipasarkan perusahaan ke luar daerah.
“Kami akan mendukung semua program pemerintah daerah. Pak bupati tinggal ngomong, insyaAlah kami akan realisasikan,” ujarnya.
Untuk menunjang tercapainya harapan tersebut, peningkatan pengawasan perairan juga harus dimaksimalkan. Dirinyapun menyambut baik usulan bupati mengenai pembentukan pos atau unit pengawasan kelautan di perairan Maratua dan Berau pada umumnya. Sebab, Pemkab Berau memang tidak memiliki kewenangan dalam bidang kelautan. “Apa yang harus diperkuat di sini akan kami lakukan. Kami siap untuk membangun Maratua dan seluruh Berau secara umumnya,” pungkasnya (*/har)
