TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tengah melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan melakukan pemetaan terhadap kawasan pertanian yang ada di masing-masing kecamatan. Hasil akhirnya, akan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga fungsi lahan tersebut tidak beralih fungsi.
Ketua tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Dahniar Ratnawati menyampaikan, pihaknya sedang bekerja untuk melakukan pemetaan. Program ini juga sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan instruksi dari Pemerintah Pusat.
“Nanti kami juga akan sinkronkan dengan provinsi. Sehingga satu kesatuan sampai ke pusat. Sehingga jika ada bantuan bisa lebih besar peluangnya dari Pemerintah Pusat. Karena status lahan telah jelas,” katanya.
Pemetaan ini tidak dilakukan secara spesifik. Hanya dibagi dalam dua kategori saja, yaitu lahan basah dan kering. Untuk lahan basah dimanfaatkan dalam komoditas sawah dan lahan kering ladang dan jagung.
“Jadi masih secara umum saja untuk pemetaannya. Tidak terlalu spesifik. Tapi ke depannya akan mengarah ke sana. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran kondisi yang ada di daerahnya. Bisa dimanfaatkan untuk pertanian apa saja. Yang pasti jangan Cuma satu komoditas saja tapi bisa dimanfaatkan untuk komoditas lainnya. Sehingga hasilnya lebih maksimal,” ujarnya.
Program ini merupakan rencana jangka panjang yang dilakukan secara bertahap. Dahniar menyampaikan, hasil dari pemetaan kawasan ini dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“Targetnya yaitu agar lahan yang telah ditetapkan ini bisa berfungsi maksimal. Tidak beralih fungsinya. Targetnya agar perlindungan pangan kami bisa tetap terjaga. Di tengah kemajuan zaman saat ini, tentu perlu diantisipasi ke depannya agar lahan-lahan yang ada ini tidak beralih, tetap mempertahankan pertanian berkelanjutan,” pungkasnya. (hms5/arp)
