TANJUNG REDEB - Setelah melalui pembahasan DPRD Berau, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021 dan KUA-PPAS Perubahan 2020, telah disepakati melalui rapat Paripurna DPRD Berau, Senin (14/9). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD Berau.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyebutkan, sejauh ini sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Berau. Namun saat ini sektor pertambangan mulai lesu. Dengan lesunya sektor utama tersebut, ia meminta agar Pemkab Berau mencari solusi penopang ekonomi Berau ke depan.
Misalnya mengoptimalkan retribusi, dimana hal tersebut dinilai dapat menggantikan sektor yang selama ini diunggulkan. “Pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Misalnya, mengembangkan sub sektor ekowisata,” jelasnya.
Selain meningkatkan PAD, ekowisata juga dapat menjadi solusi saat perekonomian makro mulai meredup. Dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, maka ekowisata tidak dapat dikesampingkan. “Biarlah perusahaan tambang tetap berjalan. Namun tetap mematuhi regulasi yang ada. Tapi juga harus ada solusi lain selain hal itu, seperti sektor wisata kita yang saat ini sudah diakui dunia,” tegasnya.
Dengan keterbatasan anggaran di tahun 2021, ia sedikit menyingung soal penanganan wabah Covid-19 yang saat ini sedang terjadi di seluruh wilayah termasuk Kabupaten Berau. “Dalam menjalankan program yang efektif dan efisien, maka harus dibarengi dengan kebijakan yang meminimalisir penyebaran wabah Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2021 diprediksi menurun drastis. “Jika di 2020 APBD Berau mencapai Rp 3 triliun, tahun depan kemungkinan turun hampir separuhnya. Bisa jadi nantinya hanya sekitar Rp 1,6 triliun,” kata Agus Tantomo.
Menurut Agus, menurunya APBD tahun depan dikarenakan salah satu sektor unggulan yakni pertambangan batu bara secara dana bagi hasil tidak sebesar tahun 2019. “Sektor unggulan di Kabpaten Berau itu batu-bara. Sektor ini menyumbang pendapatan hingga 61 persen,” terangnya.
Bila harga pasar Internasional menurun, maka akan sangat berdampak pada dana bagi hasil di daerah. “Sebelum Covid-19, batu bara sudah menjadi sektor yang paling terdampak. Apalagi ditambah hadirnya wabah virus, kabarnya pertambangan batu bara mengalami penurunan produksi sebesar 60 persen,” ungkapnya.
Dengan turunnya anggaran, dalam jangka panjang, pemkab bakal menyesuaikan arah pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru akan disiapkan. Sementara untuk jangka pendek, akan mengikuti instruksi dari pemerintah provinsi dan pusat. “Nanti akan ada program-program stimulan yang dilakukan,” jelasnya.
Dalam waktu dua pekan ke depan, Agus Tantomo memperkirakan pemerintah pusat bakal mengumumkan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami resesi. “Iya bisa jadi dua minggu ke depan pemerintah akan menyampaikan hal itu. Resesi sendiri selain berdampak terhadap turunnya pendapatan, juga akan mempengaruhi iklim investasi. Dan nantinya, pasti akan ada langkah-langkah yang diambil untuk percepatan pembangunan ekonomi,” pungkasnya.
Bila hal tersebut terjadi, langkah yang diambil di daerah salah satunya adalah menggerakkan ekonomi kerakyatan. Selain itu, program-program yang sifatnya padat karya juga akan terus digenjot. “Kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan dana besar tentu akan didukung. Karena kita tidak memiliki cukup anggaran,” tutupnya. (*/aky/har)
