Idealnya Butuh Rp 500 Juta Per Kilometer

- Selasa, 29 September 2020 | 19:56 WIB
JALAN PROVINSI: Kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan UPTD Wilayah III DPU Kaltim di wilayah pesisir selatan Berau tahun ini.
JALAN PROVINSI: Kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan UPTD Wilayah III DPU Kaltim di wilayah pesisir selatan Berau tahun ini.

Kerusakan jalan menuju pesisir selatan Berau, selalu menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan salah satu camat di pesisir selatan, sempat memberi sindiran mengenai kondisi jalan provinsi tersebut sebagai ‘objek wisata seribu lubang’. Lalu, apa sebenarnya kendala pemerintah provinsi yang dalam beberapa tahun belum bisa menjawab keluhan warga tersebut?  

///////////

Muhammad Ramdani baru sekitar dua bulan dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah III Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim. Tapi dia bukan orang baru di unit dinas yang mengurusi masalah pemeliharaan jalan tersebut. Sejak 2017, dirinya sudah ditugaskan di UPTD Wilayah III. Sehingga sangat memahami mengapa masyarakat selalu mengeluhkan kondisi jalan yang menghubungkan Tanjung Redeb hingga ke Bidukbiduk itu.

Dari bincang-bincang santai dengannya akhir pekan lalu, Ramdani mengakui satu-satunya kendala untuk melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 151 kilometer (Tanjung Redeb-Talisayan), hanyalah persoalan anggaran.

Diakuinya, poros Tanjung Redeb-Talisayan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Kaltim, terakhir kali mendapat peningkatan atau pengaspalan tahun 2014 lalu. Karena sudah 6 tahun tak ada kegiatan peningkatan jalan di poros tersebut, dirinya sangat memaklumi keluhan masyarakat mengenai kerusakan kondisi jalan. Apalagi, kegiatan pemeliharaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pihaknya, juga tidak bisa maksimal karena tak pernah mendapat kucuran dana yang memadai. “Selama enam tahun tidak ada peningkatan jalan, otomatis UPTD yang diharapkan untuk pemeliharaannya,” katanya.

Tapi, untuk melakukan pemeliharaan pihaknya tidak memiliki banyak anggaran. Sehingga kegiatan pemeliharaan yang dilakukan setiap tahun, bisa dikatakan sekadarnya untuk menutupi lubang-lubang jalan di titik-titik terparah saja. Material yang digunakan juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Makanya pemeliharaan yang kita lakukan tidak bisa panjang (bertahan lama). Karena kita juga gunakan material yang murah,” terangnya.

Disebutnya, untuk melakukan pemeliharaan jalan yang ideal, dibutuhkan anggaran Rp 500 juta per kilometer. “Itu bisa pakai agregat sampai aspal. Itu yang ideal untuk pemeliharaan,” terangnya.

Dengan kebutuhan dana ideal untuk melakukan pemeliharaan jalan Rp 500 juta per kilometer. Maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 75,5 miliar untuk melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 151 kilometer yang menghubungkan Tanjung Redeb-Talisayan. “Minimal setengahnya saja. Tapi itu khusus untuk wilayah Berau saja. Sementara kami di UPTD Wilayah III, juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan jalan dari Kaliorang, Kutai Timur, sampai ke Talisayan juga. Itu panjangnya 248 kilometer,” jelasnya.

Dari besarnya kebutuhan anggaran itu, diakui Ramdani, tiap tahun pihaknya hanya mendapat anggaran operasional maksimal Rp 20 miliar. Sejak 2017 atau sejak dirinya ditugaskan di UPTD Wilayah III, anggaran operasional yang didapatkan tak pernah besar. Dirincikannya, pada 2017, pihaknya hanya mendapat kucuran dana Rp 3 miliar. Pada 2018, anggaran yang dikucurkan mulai meningkat menjadi Rp 14 miliar. Tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp 20 miliar dan tahun 2020 hanya mendapat kucuran Rp 19 miliar.

“Tapi tahun ini dapat lagi di perubahan Rp 14,8 miliar. Karena saat Pak Makmur jadi Ketua DPRD Kaltim, kita memang diminta memaparkan kebutuhan untuk pemeliharaan jalan ini. Makanya di perbuahan ini bisa dapat dana cukup besar, karena memang kerusakan jalannya sudah sangat parah,” jelasnya.

Untuk progres kegiatan pemeliharaan yang dikucurkan pada anggaran murni 2020, disebutnya tinggal melakukan pengaspalan saja. Sementara untuk kegiatan yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim 2020, pihaknya tinggal menunggu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja.

“Untuk yang di perubahan ini, kami akan fokuskan di jalur Lempake-Talisayan, Biatan-Tabalar, sama dekat Gunung Padai,” terangnya.

Disebutnya, dengan dukungan anggaran yang cukup dari provinsi, pihaknya optimistis kondisi kerusakan jalan menuju pesisir selatan Berau, perlahan akan tertangani. “Target kami, jalan ini bisa fungsional dulu. Yang rusak-rusak kami agregat, selanjutnya bertahap dilakukan pengaspalan. Sambil kami mendorong dinas untuk melakukan peningkatan,” pungkasnya. (*/aky/har)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X