TANJUNG REDEB – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau M Ramadhan mengikuti rapat koordinasi analisa dan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Rabu (30/9) di kantor Diskominfo Berau. Rakor yang dilakukan melalui video telekonferensi juga diikuti 128 kepala daerah se- Indonesia yang menggelar pilkada. Rapat itu membahas persiapan penyelenggaraan pilkada 9 Desember mendatang.
Dikatakan Ramadhan, pada dasarnya Mendagri meminta sekaligus mengingatkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan pencairan anggaran pelaksanaan pilkada tahun ini. Diakuinya, Pemkab Berau lebih awal telah mencairkan anggaran pelaksanaan pilkada pada tahap pertama. Dan saat ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tengah mempersiapkan anggaran tahap kedua yang masuk dalam APBD perubahan 2020.
“Alhamdulillah, dari laporan BPKAD yang saya terima, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Berau lancar dan bagus saja. Tinggal pencairan tahap kedua sedikit saja lagi,” kata Ramadhan, kemarin (30/9).
Dijelaskannya, pada tahap pertama, anggaran yang sudah disetorkan ke penyelenggara pilkada sebesar Rp 53 miliar. Dari nilai itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima sebesar Rp 38 miliar. Sementara Bawaslu sudah menerima sebesar Rp 10,9 miliar lebih, Polres Rp 3,5 miliar, dan TNI sudah disalurkan tahap pertama sebesar Rp 1,5 miliar. “Untuk tahap dua ini akan diserahkan sebesar Rp 9,3 miliar. Harapannya dalam waktu dekat bisa rampung semua,” jelasnya.
Dengan dikucurkannya anggaran untuk pelaksanaan pilkada ini, Ramadhan juga berharap Pilkada Berau bisa berjalan lancar dan berkualitas.
Ramadhan menambahkan, Mendagri juga meminta agar APBD Perubahan 2020 segera direalisasikan. Termasuk lelang kegiatan untuk mempercepat roda perekonomian di masyarakat.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rapat koordinasi tersebut menyampaikan pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan serentak 9 Desember 2020 mendatang merupakan tahapan pilkada terbesar. Segala persiapan pun terus dilakukan. Begitu juga opsi penting yang diambil terkait pelaksanaan pilkada yang notabene dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam menjawab tantangan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi adalah dengan peningkatan kebutuhan pilkada untuk penerapan protokol kesehatan. Baik itu dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, serta penyelenggara, petugas keamanan dan masyarakat pemilih yang harus melakukan protokol kesehatan. (mar/har)
