TANJUNG REDEB - Pulau Maratua dipersiapkan menjadi destinasi wisata unggulan Ibu Kota Negara (IKN). Tim Pelaksana Percepatan Kerja Sama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua, pun berupaya mempercepat pengembangan salah satu wisata bahasi di Bumi Batiwakkal ini.
Meiliana selaku ketua tim pun antusias ingin mendatangkan Presiden Joko Widodo ke pulau wisata bahari tersebut. “Kami di sini melaporkan progres percepatan kepada Gubernur. Apalagi memang kami ditunjuk untuk bekerja cepat,” katanya, usai melakukan rapat koordinasi bersama Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, M Ramadhan, kemarin (12/10).
Menurut Meiliana, sejauh ini progres pengembangan Pulau Maratua sudah mencapai 60 persen. Bahkan hampir semua program sudah sesuai skedul. Hanya saja ada beberapa program yang tertunda karena pandemi Covid-19. Seperti pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan tenaga pariwisata. Selain itu, pekan budaya juga ditiadakan.
“Harapan kami tentunya bisa mempercepat program. Paling tidak bertahap, karena memang beberapa program harus tertunda karena pandemi,” jelasnya.
Sementara itu, Pjs Bupati Berau, M Ramadhan, akan meninjau dan membahas pengembangan Pulau Maratua bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dikatakannya, koordinasi bersama Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Pulau Maratua untuk membahas program 2021 yang terkendala di 2020.
Selain itu, pemkab dan tim juga fokus menyelesaikan beberapa perizinan pembangunan fasilitas dasar, serta mengevaluasi program yang dicanangkan pemerintah daerah. “Karena pandemi Covid-19 ini membuat penundaan aktivitas. Kita pun terus memenuhi yang masih kurang. Termasuk yang sudah ada dipelihara dan ditingkatkan,” bebernya.
Yang jelas ada beberapa fasilitas yang perlu dipenuhi dan menjadi kebutuhan di pulau tersebut. Seperti usulan SPBU mini, dan jaringan telekomunikasi yang masih harus diperkuat lagi. Termasuk listrik yang saat ini dinilai belum maksimal, karena belum 24 jam.
“Banyak hal yang memang masih perlu dibenahi. Makanya kita evaluasi. Untuk mewujudkan semua itu, kita tidak bisa kerjakan sendiri. Harus bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Yang jelas semua stakeholder yang bergerak di bidang pariwisata,” tutupnya. (mar/har)
