TANJUNG REDEB - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Berau, Syarifuddin Israil, menyebutkan pihaknya akan mengusulkan pembentukan gerakan anti politik uang pada pilkada 2020. Hal ini dilakukan demi menciptakan Kabupaten Berau bersih dari politik uang.
Menurut Syarifuddin, kondisi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat, dianggap sangat rentan dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk mempengaruhi masyarakat memilih salah satu pasangan calon dengan iming-iming, baik itu berbentuk uang ataupun barang. Selain itu, kontestasi politik yang selalu mengandalkan uang sudah mendarah daging juga dianggap merupakan kebiasaan buruk di kehidupan masyarakat.
“Jadi demi menciptakan Kabupaten Berau bersih dari politik uang, akan kami usulkan gerakan anti politik uang. Kalau fatwa terkait politik uang, itu jelas hukumnya haram,” ungkap Syarifuddin, kemarin (19/10).
Dikatakannya, usulan ini tidak hanya dari MUI Berau saja, tetapi juga dari beberapa organisasi masyarakat dan pemuda. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sosial, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun jajaran TNI dan Polri.
“Termasuk KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada juga akan kami undang. Kalau perlu perwakilan kedua pasangan calon yang bertarung di Pilkada Berau kami undang juga,” jelasnya.
Menurutnya, gerakan ini nantinya akan mengajak masyarakat menolak adanya politik uang. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya bersih dari politik uang. “Teknisnya nanti akan kita bentuk. Kami mengupayakan agar gerakan ini nantinya memiliki landasan kuat. Sehingga dapat berperan melakukan pengawasan di lapangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan Pilkada 2020 ini,” jelasnya.
Dia berharap seluruh elemen turut mendukung gerakan ini. Sehingga dapat menjadi pembelajaran di masyarakat untuk menolak politik uang. “Jika semua tokoh sepakat, tentu masyarakat kita akan mengikuti. Sehingga politik uang dapat kita minimalisasi. Bahkan kalau bisa dihilangkan,” tutupnya. (*/uga/har)
